Wanti-Wanti Mahfud Md agar Tiket Anies Baswedan Aman di Laga Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD kembali mewanti-wanti agar tiket Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 terus diamankan. Bahkan, dia meminta hal tersebut kepada pakar hukum tata negara Denny Indrayana dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. 

"Bukan hanya Denny yang saya minta. Ketua Umum PKS juga saya minta, tolong Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau ndak dapat tiket, pemerintah," ujar Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Mahfud mengingatkan untuk tidak menyalahkan pemerintah bila Anies Baswedan gagal maju di Pilpres 2024. Apalagi kalau sumbernya adalah masalah internal koalisi.

"Karena nuduhnya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke Denny tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal. Kalau pemerintah enggak akan ikut-ikut," ujarnya.

Mahfud memastikan, sikap pemerintah tidak akan intervensi pencapresan Anies. Ia menjamin akan menjaga penyelenggaraan pemilu dengan baik.

"Nah, saya akan menjaga pemilunya. Saya bilang agar pemilu terselenggara. Itu aja," katanya.

Sebelumnya Mahfud menegaskan tidak ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024. Menurut dia, hal itu hanyalah isu politik untuk memantik emosi pendukung, relawan dan simpatisan.

"Ndak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik, mungkin biar pendukungnya muncul,” kata Mahfud saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT, Kamis, 1 Juni 2023.

Mahfud menambahkan, pemerintah juga tidak ada upaya penjegalan terhadap siapa pun calon presiden yang akan maju ke kontestasi Pemilu 2024. Bahkan, terhadap Anies Baswedan sekali pun yang mengusung tema perubahan sebagai tagline visi-misinya.

"Ndak ada menjegal, malah saya katakan kepada dia (Anies), kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri," jelas Mahfud.

Mahfud meyakini, apa yang dilakukan pemerintah saat ini hanya demi pesta demokrasi berjalan jujur dan adil. Selain itu, juga demi memastikan semua calon yang berlaga memiliki hak yang sama rata.

“Kita lindungi haknya," Mahfud Md menutup.