6 Hal yang Disampaikan AHY Usai Bertemu Relawan Anies Baswedan, Tanggapi soal Masuk Radar Bakal Cawapres Ganjar

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi soal pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani yang menyebut namanya masuk radar bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. AHY mengaku menyambut positif pernyataan Puan.

Hal ini disampaikan AHY ditemui usai bertemu relawan Anies Baswedan Sekber Kuning Ijo Biru (KIB) di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jalan Demokrasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 7 Juni 2023.

"Saya pertama berterima kasih kepada siapapun yang menyebutkan bahwa AHY bisa diperhitungkan dan lain sebagainya, berpasangan dengan siapapun termasuk terakhir Ibu Puan Maharani menyampaikan ya bisa saja dengan Mas Ganjar Pranowo begitu," kata AHY.

Lebih lanjut, AHY menghormati sikap dan pernyataan siapapun mengenai dirinya terkait capres-cawapres untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Menurut dia, itulah arti demokrasi.

"Bagi saya demokrasi adalah ruang yang bebas, ruang yang luas untuk hadirnya gagasan-gagasan semacam itu," kata dia.

Lalu AHY mengatakan politik di Indonesia harus cair dan fleksibel. Pasalnya, dia menilai Indonesia tidak menerapkan politik pembelahan yang hanya meliputi dua partai penguasa.

"Politik Indonesia memang harus cair, kita bukan politik pembelahan sebetulnya, bukan hanya ada dua partai utama seperti layaknya Amerika Serikat, itu saja mereka selalu membuka komunikasi antara Republicans dengan Demokrat di Amerika misalnya," kata AHY.

"Nah, kita ini multiparty sistem jadi harus terus membangun komunikasi dengan cair, fleksibel, tapi kami memilih juga tetap menjunjung tinggi etika, nilai dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik," sambung dia.

Selain itu, AHY menyadari banyak framing yang dibuat untuk membubarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan.

Mulanya, dia ditanyai perihal keinginan Koalisi Perubahan untuk mengumumkan cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Pasalnya, banyak relawan yang meminta cawapres Anies segera dipercepat.

"Pertama, apakah semangat kesegaran ini satu nafas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan koalisi perubahan dan juga pencapresan Mas Anies Rasyid Baswedan? bisa jadi," kata AHY.

Dia menjelaskan, sebagai partai politik (Parpol) pengusung dia menyadari betul ada banyak upaya-upaya penjegalan yang dilakukan berbagai pihak. Upaya itu, kata dia bahkan sengaja dibingkai untuk membubarkan Koalisi Perubahan.

"Segala upaya masih terus dilakukan untuk mendegradasi, dibuatlah framing bahwa 'enggak akan jalan', 'enggak akan berlayar koalisi perubahan', 'sudah pada saat akan mati dengan sendirinya'," ungkap AHY.

"Itu menurut saya sebuah framing yang memang sengaja diluncurkan oleh mereka yang tidak ingin kami berlayar. Padahal faktanya di lapangan, sekali lagi kalau kita lebih rajin dan lebih bersedia mendengarkan suara rakyat, semakin banyak yang ingin perubahan," lanjut dia.

Menurut AHY, masyarakat tidak hanya menginginkan perubahan pemimpin dan rezim penguasa, namun juga perubahan dari segala aspek mulai dari ekonomi hingga penegakan hukum.

Oleh sebab itu, dia menegaskan semangat perubahan inilah yang bakal terus membuat parpol dalam Koalisi Perubahan bakal tetap solid.

"Jadi Insyaallah kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa 3 partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertempur dalam Pilpres nanti. Rasa-rasanya lebih baik, jauh lebih baik dan kita bisa bekerja secara lebih giat lagi dan lebih terukur," kata AHY.

Dengan demikian, kata dia parpol pengusung bakal bekerja secara lebih efektif.

Selain itu, ujar AHY parpol pengusung, pada saatnya juga akan menjalankan manajemen krisis dan manajemen kampanye yang lebih modern.

Kemudian, AHY kembali menyoroti ihwal Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). Menurut AHY, putusan MA nanti bakal menentukan nasib demokrasi Indonesia.

"Benar bahwa yang akan diputuskan nanti oleh MA itu akan sangat menentukan bukan hanya nasib Partai Demokrat, tetapi juga demokrasi di Indonesia, juga menentukan hidup dan matinya akan sehat dan hati nurani di megeri ini," kata dia.

AHY mengungkapkan, sidang MA terkait dengan PK yang diajukan KSP Moeldoko bakal segera dilangsungkan. Dia menilai secara logika hukum, ketika tidak ada novum baru atau tidak ada bukti baru yang bisa diperkarakan, seharusnya tidak ada celah bagi kemenangan PK KSP moeldoko.

"Atau sebaliknya tidak ada celah sedikit pun agar Partai Demokrat yang berdaulat hari ini di bawah kepemimpinan ketua umum AHY bisa dikalahkan setelah 16 kali selama 2 tahun terakhir ini kami memenangkan segala persidangan hukum," terang dia.

Namun, lanjut AHY, ketika tiba-tiba didapati ada referensi hukum lain yang digunakan, hal tersebut justru dilihat sebagai hal yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima menggunakan hati nurani kita.

"Oleh karena itu, tentu kami dengan rendah hati tetap memiliki keyakinan bahwa para hakim yang kami muliakan di Mahkamah Agung juga memiliki rasa kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya, sebelum pada akhirnya memutuskan PK KSP Moeldoko ini," ungkap dia.

AHY berharap, hakim akan tegak pada kebenaran dan keadilan. Walaupun, kata dia, dalam catatan sebagai pemerhati hukum dan keadilan di Indonesia, tata kelola hukumnya tidak luput dari banyak kejanggalan yang tidak masuk akal.

AHY menyoroti berbagai keputusan di luar nalar yang terjadi jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024, seperti PN Jakpus yang memutuskan penundaan Pemilu.

Keputusan semacam itu pula yang tengah diwanti-wanti AHY perihal Peninjauan Kembali (PK) oleh KSP Moeldoko soal kepengurusan Partai Demokrat.

"Oleh karena itu, harapan kami tetap bahwa proses PK KSP Moeldoko ini bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku, akal sehat kebenaran dan keadilan," kata AHY.

AH menyebut, siap menghadapi proses PK di Mahkamah Agung (MA) hingga akhir. Dia menyampaikan, bakal memimpin sendiri secara langsung perjuangan Partai Demokrat atas PK KSP Moeldoko itu.

"Saya sendiri akan memimpin itu semua dengan penuh optimisme dan keyakinan, tetapi seluruh kader partai Demokrat juga telah siap untuk melakukan yang terbaik menjaga kedaulatan eksistensi partai kami," ungkap dia.

AHY menilai panglima tertinggi di Indonesia adalah hukum, bukan politik. Menurut dia, ketika penguasa memakai hukum sebagai instrumen politik, baik dalam konteks obstraction of Justice atau abuse of power, maka penguasa itu telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya.

"Apabila Demokrat dianggap bisa dirampas begitu saja, sudah bisa dipastikan Pemilu akan berlangsung secara tidak fair dan mohon maaf lagi-lagi yang nanti akan menjadi korbannya adalah rakyat kita semuanya," jelas AHY.