Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku sudah ada pembicaraan terkait rencana pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Dia berharap pertemuan dengan Megawati dapat dilakukan pekan ini.
Baca Juga
"Ya kita tunggu waktunya. Pembicaraan sudah ada tinggal waktunya aja dipastikan," jelas Airlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/6/2023).
Advertisement
"Mudah-mudahan (bertemu minggu ini)," sambungnya.
Airlangga mengatakan, partainya terbuka melakukan penjajakan dengan semua partai politik. Menurut dia, komunikasi Partai Golkar dengan partai politik lainnya juga lancar terlebih dalam membahas Pemilu.
"Kita kan terbuka dengan semua partai komunikasi lancar," ujar Airlangga.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya intens menjalin komunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar serta Gerindra.
Bahkan, lanjut dia, PDIP intens berkomunikasi dengan Partai Gerindra.
"Ya tentu saja kami intens berkomunikasi dengan PKB dengan Golkar bahkan juga dengan Gerindra juga komunikasi dilakukan oleh Mbak Puan Maharani," kata Hasto di Jakarta, Sabtu (10/6/2023).
Selain itu, dia mengaku sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Airlangga Hartarto. Tapi, tak disebutkan kapan waktu pertemuan itu.
Nantinya, pertemuan itu dilanjutkan secara tertutup bersama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"(Pertemuan dalam waktu dekat) Kalau pertemuan ada, jadi saya minggu lalu juga bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar, bertemu dengan Pak Airlangga Hartarto," ujar Hasto.
"Dan kemudian kami juga akan atur petemuan secara tertutup terlebih dahulu dengan ibu Megawati terlebih dahulu," sambung dia.
Posisi Airlangga Menguat Jika Koalisi Perubahan Gagal Terbentuk
Peneliti LSI Denny JA, Ade Mulyana, menilai posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menguat jika Koalisi Perubahan gagal terbentuk.
Sebab, Koalisi Perubahan masih berpotensi gagal jika Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Jika MA mengabulkan PK Moeldoko, maka Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan bermasalah secara hukum. Dengan kondisi itu, Koalisi Perubahan hanya tersisa Partai Nasdem dan PKS yang belum memenuhi syarat mengusung Anies Baswedan.
"Kemungkinan kalahnya Demokrat versi AHY di Mahkamah Agung belum pasti. Tapi kemungkinan itu tak bisa sama sekali diabaikan. Tanpa kehadiran Anies Baswedan sebagai capres, maka Pilpres 2024 hanya diikuti oleh All The President’s Men, Prabowo versus Ganjar,” kata Ade Mulyana, dalam keterangan, Senin (5/6/2023).
Ade menambahkan, pada kondisi ini, Partai Golkar bisa menghidupkan peluang Anies Baswedan mendapat tiket calon presiden. Golkar hanya membutuhkan satu partai, selain PPP yang sudah mendukung Ganjar Pranowo, untuk bisa memenuhi syarat 20 persen kursi di DPR.
Partai berlambang pohon beringin dinilai bakal memiliki daya tawar lebih kuat untuk menjadi cawapres salah satu bakal capres, antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
“Tapi, tentu itu bergantung pula pada kenekatan Airlangga Hartarto. Dia akan berhitung apa yang akan menimpa dirinya dan Partai Golkar jika berani mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres. Airlangga akan berkaca dari apa yang dialami Surya Paloh,” ujar Ade Mulyana.
Advertisement