Sukses

PKS Santai Saja Hadapi Kaesang Pangarep yang Bakal Maju Jadi Calon Wali Kota Depok

Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono menggambarkan, apabila kader partai ingin mencalonkan diri harus memenuhi persyaratan 20 persen dari jumlah kursi DPRD Kota Depok.

Liputan6.com, Jakarta Kaesang Pangarep ingin meramaikan pesta demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tahun ini. Seperti diketahui, sebelumnya putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini mengaku siap maju menjadi calon Wali Kota Depok. Hal tersebut diungkapkan Kaesang di akun YouTubenya, Kaesang Pangarep.

Ramai dan menjadi pembicaraan hangat dari berbagai partai politik, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok memberikan kesan santai dan menargetkan 24 kursi DPRD Kota Depok untuk menatap Pilkada. 

Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, Pilkada Depok terbuka untuk siapapun yang ingin mencalonkan pada Pilkada Kota Depok. 

“Kami kalem saja terhadap isu itu, silahkan saja," ujar Imam, Selasa (13/6/2023). 

Imam menjelaskan, semua warga negara Indonesia mempunyai dan memiliki hak politik memilih dan dipilih serta dijamin dalam konstitusi. Untuk itu, Imam menilai siapapun yang ingin mencalonkan di Kota Depok (Pilkada Depok) untuk kemajuan Kota Depok, tidak menjadi persoalan namun harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang. 

"Terpenting harus memenuhi persyaratan, kalau tidak memenuhi itu tentu tidak bisa," jelas Imam. 

Imam menggambarkan, apabila kader partai ingin mencalonkan diri harus memenuhi persyaratan 20 persen dari jumlah kursi DPRD Kota Depok. Apabila ketentuan tersebut tidak mencukupi dapat berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi persyaratan. 

"Apabila kursi partainya tidak cukup, maka bisa koalisi dengan partai lain," ucap Imam.

2 dari 3 halaman

Pemilu 2024, DPD PKS Targetkan 100 Persen dari Capaian Pemilu 2019

Imam menegaskan, DPD PKS Kota Depok sedang fokus untuk memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pada Pemilu 2019 DPD PKS mampu meraih 12 kursi DPRD Kota Depok dan pada Pemilu 2024 akan menargetkan 100 persen dari capaian Pemilu 2019. 

"Alhamdulillah menjadi pemenang di Depok dengan 12 kursi. Insya Allah 2024 nanti kursi kami bertambah dua kali lipat menjadi 24 kursi," tegas Imam. 

Imam mengungkapkan, memimpin atau menjabat sebagai Kepala Daerah mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat Kota Depok. Masyarakat Kota Depok dapat melihat calon pemimpin Kota Depok melalui rekam jejak dari kandidat pada Pilkada nanti. 

"Ya dilihat dari rekam jejaknya sehingga orang tersebut menjadi pemimpin, khususnya di daerah yang akan dipimpinnya," ungkap Imam. 

Atas kepercayaan dari masyarakat PKS Kota Depok memimpin dan membawa Kota Depok menjadi lebih baik. Hal itu disyukuri PKS yang hampir 20 tahun dipercaya masyarakat untuk memimpin Kota Depok.

"Siapa pun kader PKS yang diamanahkan DPP dalam empat Pemilu terakhir mendapatkan kepercayaan dari masyarakat melihat dari rekam jejak, kinerja dan kiprahnya selama memimpin," pungkas Imam.

3 dari 3 halaman

Bukan dengan PSI, Kaesang Pangarep Diyakini Akan Maju Jadi Wali Kota Depok Lewat PDIP

PDI Perjuangan meyakini putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep akan maju sebagai calon Wali Kota Depok melalui partainya. Hal ini didasari dari peraturan PDIP yang tak memperbolehkan dalam satu keluarga beda partai.

Diketahui, Presiden Jokowi merupakan kader PDIP. Begitu pula dengan Gibran Rakabuming Raka, maju dan menjadi Wali Kota Solo melalui partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Kalau keluarganya ada di PDI Perjuangan, maka semua keluarga itu adalah wajib juga PDI Perjuangan. Itu di (frase) 'maka' itu wajib, seperti itu peraturannya. Umpama saya, anak saya lewat partai lain, itu tidak boleh," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Karenanya, dia meyakini Kaesang Pangarep akan mengikuti jejak Jokowi dan Gibran untuk maju berpolitik melalui PDIP.

"Dan saya yakin Kaesang juga pas waktunya akan lewat pintu PDI Perjuangan," katanya.

Said mengingatkan, aturan satu keluarga harus satu partai sudah lama diterapkan. Hal itu untuk menegakkan disiplin berorganisasi. Sehingga tak mungkin maju melalui PSI.

"Di partai kami itu jelas, peraturan itu bukan saat ini saja, peraturan itu sudah tiga periode. Enggak usah kaget dengan peraturan itu, sudah paten. Menegakkan disiplin organisasi itu kan segala-galanya," ujar Said.

Video Terkini