Sukses

KemenKopUKM Ajak Mahasiswa ITB Jadi Entrepreneur Milenial

Dalam rangka mengakselerasikan Indonesia menjadi negara berkategori maju, Kementerian Koperasi dan UKM mengajak seluruh mahasiswa, khususnya dari ITB untuk menjadi entrepreneur milenial.

Liputan6.com, Bandung Dalam rangka mengakselerasikan Indonesia menjadi negara berkategori maju, Kementerian Koperasi dan UKM mengajak seluruh mahasiswa, khususnya dari ITB untuk menjadi entrepreneur milenial. Pasalnya, salah satu syarat menjadi negara maju adalah rasio kewirausahaan minimal 4 persen dari total penduduk suatu negara.

Tercatat, tingkat rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan lainnya yang sudah berada di atas 4 persen. Untuk itu, generasi muda khususnya lulusan perguruan tinggi perlu menjadi seorang job creator, bukan lagi menjadi job seeker. 

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki pun menargetkan di tahun 2024 mendatang, rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,95 persen dan pertumbuhan wirausaha baru sebesar 4 persen.

"Kita ingin menyiapkan entrepreneur baru terutama dari kalangan terdidik salah satunya dari mahasiswa di kampus ITB. Kita ingin kampus menjadi inkubator, sehingga sejak mahasiswa sudah bisa dipersiapkan agar mereka punya rencana bisnis dan didampingi terus usahanya, sehingga begitu lulus sudah punya usaha," ujarnya saat menyampaikan Kuliah Umum dengan tema Kebijakan Pemerintah Bagi Pengembangan Kewirausahaan Millenial di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Senin (12/6/2023).

2 dari 3 halaman

Harus Mulai Merintis Usaha

Teten mengungkapkan bahwa pelaku UMKM khususnya dari kalangan terdidik harus mulai merintis usaha dengan berbasis potensi domestik dan berbasis teknologi.

"Dengan dua modal dasar ini akan menjadikan produk UMKM yang diciptakan lebih memiliki daya saing yang tinggi. Terlebih jika produknya berdasarkan hasil riset dan pengembangan," ungkapnya.

"Kalau mau memulai bisnis semua harus berbasis digital mulai dari pencatatan hingga proses produksi, semua perlu didigitalisasikan karena dalam perkembangannya bukan lagi aset tapi rekam jejak digital usaha. Jadi semakin sehat akan semakin mudah mendapatkan modal usaha," jelas Teten.

Teten juga menyebut bahwa pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Dengan Perpres 2/2022 tersebut, pemerintah berusaha memperbesar dukungan bagi para wirausaha muda.

"Bentuk dukungan ini meliputi akses pasar dengan program pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN, memfasilitasi lokasi usaha di area komersial pada infrastruktur publik, kemudahan akses pembiayaan, pendaftaran dan perizinan usaha secara online melalui OSS (online single submission)," sebutnya.

"Selanjutnya pemerintah juga menyediakan program pendampingan dan pengembangan usaha melalui inkubasi bisnis, di mana salah satunya dengan melibatkan perguruan tinggi," tambah Teten.

Dirinya mengatakan bahwa pemerintah memiliki program Enterpreneur Hub, di mana itu akan koneksikan dengan market dan pembiayaan bagi mahasiswa yang ingin berusaha.

3 dari 3 halaman

Prodi Khusus Kewirausahaan

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Jaka Sembiring mengungkapkan bahwa ITB saat ini memiliki prodi khusus Kewirausahaan. Sebagai prodi yang terbilang baru diharapkan bisa turut membantu pencapaian target rasio kewirausahaan yang ditetapkan pemerintah.

"Pengembangan kewirausahaan akan terus kita lakukan demi kemajuan bangsa sebab kewirausahan menjadi kunci untuk memajukan perekonomian nasional terutama dalam penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.

"Saya sepakat bahwa UMKM menjadi kunci utama bagi ketahanan perekonomian nasional. Pada saat krisis moneter 1998 UMKM menjadi penyelamat ekonomi nasional," imbuh Jaka.

Untuk itu, ITB memastikan akan fokus dalam membina dan mendampingi para mahasiswanya agar mulai berwirausaha dengan berbasis teknologi.

"Untuk itu pendidikan kewirausahaan menjadi sangat penting agar terus meningkatkan daya saing di tingkat global. Kita akan terus mendorong UMKM dan kewirausahaan yang kita dampingi harus melibatkan sains dan teknologi," ujar Jaka.

 

(*)