Jokowi Kesal Anggaran Stunting dan Pengembangan UMKM Lebih Banyak untuk Perjalanan Dinas

Tak hanya soal stunting, Jokowi menuturkan anggaran pengembangan UMKM yang totalnya mencapai Rp2,5 miliar juga tak optimal. Pasalnya, Rp1,9 miliar untuk dipergunakan untuk honor dan perjalanan dinas.

"Rp1,9 (miliar) itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus, sudah. Itu nanti sisanya yang 0,6 M, yang Rp600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, enggak konkret," ujarnya.

Menurut dia, anggaran Rp2,5 miliar seharusnya dialokasikan untuk modal kerja, membeli mesin produksi, marketing, pameran, dan hal-hal yang dapat mengembangkan UMKM. Jokowi menekankan BPKB harus mengawasi agar anggaran yang digelontorkan benar-benar terasa hasilnya untuk masyarakat.

"Ini tugas BPKP, tugas BPKP sekarang sudah orientasinya ke situ. Orientasi hasil, arahkan daerah, pusat, semuanya, BUMN, kementerian/lembaga hal-hal yang konkret. Biar apa? Produktif," tutur Jokowi.

Selain itu, dia menyinggung anggaran pembangunan dan revitalisasi sebesar Rp1 miliar. Jokowi menuturkan seharusnya Rp900 juta untuk perbaikan, namun nyatanya Rp734 juta rapat dan perjalanan dinas.

"Kecil ini mestinya untuk Rp1 miliar, mestinya Rp900 juta untuk rehab. Mestinya. Tapi setelah kita cek bener, Rp734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. Rp734 juta. Artinya 80 persen, ini sudah enggak bisa lagi bapak/ibu sekalian," ucap dia.

Hal yang sama juga terjadi pada anggaran pengentasan kemiskinan. Jokowi menyampaikan hanya 1 persen dari total dana yang dianggarkan untuk perlindungan sosial.

"Contoh lagi, kita kan tahu masih banyak kemiskinan daerah, kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari 1 persen. Mestinya itu diprioritaskan dulu," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, dia meminta BPKP mengawasi dan mengidentifikasi masalah-masalah penganggaran. Jokowi mengingatkan BPKP untuk memastikan agar anggaran yang dialokasikan dapat produktif sehingga Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

"Tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan 80 (persen) nya yang untuk konkret, 20-nya yang untuk honor, perjalanan dinas, rapat, itu baru. Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif," pungkas Jokowi.