DPR: Pemerintah Harus Tunjukkan Komitmen Hubungan Bilateral dengan Papua Nugini

Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana bersama sejumlah delegasi melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini. Putu Rudana diterima langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini.

Putu mengungkapkan, pertemuan dengan Perdana Menteri dan Parlemen Papua Nugini selama hampir 1 jam membahas berbagai hal. Bahkan, kata dia, delegasi Parlemen Indonesia diundang langsung untuk mengikuti Sidang Paripurna Parlemen Papua Nugini dengan mengesahkan tujuh Undang-undang.

“Belum pernah terjadi di Papua Nugini (sahkan tujuh UU), biasanya dua UU. Karena mereka merasa ingin menunjukkan ke Indonesia bahwa Papua Nugini betul-betul negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Semua bicara kami merasa bangga salam hormat Parlemen Indonesia yang memantau sidang ini,” ungkap Putu dalam keterangannya, Rabu (14/6/2023).

Putu menyebut Duta Besar Papua Nugini yang ditunjuk untuk Indonesia, Simon Namis, kagum melihat keakrabanm hubungan diplomasi antara delegasi Parlemen Indonesia dengan Parlemen Papua Nugini. Karena, kata Putu, Duta Besar Simon menyampaikan belum pernah terjadi dengan negara manapun hal seperti ini.

“Pak Duta Besar mengatakan kepada saya, bahwa diplomasi saat ini sangat luar biasa dan penuh keakraban. Dan belum pernah terjadi dengan negara manapun, kecuali Indonesia. Karena saya selalu melihat, bahwa Papua Nugini adalah negara tetangga terpenting buat Indonesia,” jelas dia.

2 dari 2 halaman

Manfaatkan Momentum Keakraban Diplomasi

Maka dari itu, Putu memanfaatkan momentum keakraban diplomasi dengan Parlemen Papua Nugini ini untuk mendorong kerja sama yang komprehensif antarkedua negara tersebut. Menurut dia, selama ini Indonesia absen untuk melakukan reach out kepada negara terpenting seperti Papua Nugini.

“Kita sebagai kakak mereka, ingin reach out turut membantu pembangunan berbagai bidang khususnya peningkatan capacity building, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, disamping juga lainnya,” ucapnya.

Putu menegaskan BKSAP DPR RI sebagai ujung tombak sudah melakukan upaya maksimal menjaga hubungan diplomasi yang lama terbangun dengan Papua Nugini. Kini, lanjut dia, tinggal bagaimana pemerintah untuk menindaklanjuti hubungan bilateral kedua negara tersebut.

"Sekarang tugas pemerintah sebagai eksekutif untuk menunjukkan komitmen-komitmen itu kepada negara Pasifik, khususnya Papua Nugini sebagai negara terbesar di kawasan Pasifik dan berbatasan langsung dengan Pulau tertimur Indonesia, menunjukkan leadership, kepemimpinan Indonesia sebagai kakak mereka di kawasan Pasifik,” pungkasnya.

Infografis Anggaran Fantastis Pergantian Gorden dan Pengaspalan di DPR. (Liputan6.com/Abdillah)

Tolak Revisi UU Penyiaran, Organisasi Pers Gabungan Serbu Gedung Parlemen

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
DPR RI
Papua Nugini
bilateral