Nasib Sistem Pemilu 2024 Segera Ditentukan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan soal sistem Pemilu 2024.

"Iya, besok kami akan hadir tim kuasa DPR di MK, saya Habiburokhman, lalu ada saudara Taufik Basari, Supriansyah, yang lainnya saya enggak tahu. Mungkin ada kunker ke luar kota atau ke luar negeri dan ada juga yang sedang sakit. Sehingga yang baru konfirmasi hadir itu baru tiga orang tadi," kata Habiburokhman.

Dalam putusan nanti, diharapkan MK dapat menetapkan sistem pemilu secara terbuka. Karena, hal ini juga yang diinginkan oleh DPR yakni proporsional terbuka.

"Nah, kami berharap MK akan memutus dua hal, pertama ini memang open legal policy DPR ya kan yang dimohonkan, ini kan bukan semgketa hak bukan pula pidana yang layaknya diputus oleh pengadilan apalagi MK ini adalah soal sistem mana yany paling pas oleh sebagian besar rakyat," ujarnya.

"Karena itu sangat pas kalau ini dibahasnya di DPR, dan DPR kan sejauh ini memang proporsional terbuka dan tidak ada intensi untuk merubahnya. Nah DPR itu kan wakil rakyat secara resmi. Bagaimana aspirasi rakyat yang lainnya? kita lihat di semua media massa, lembaga survei, di semua medsos semuanya mayoritas proporsional terbuka," sambungnya.

Demokrat Sebut Jadi Pengkhianatan Reformasi Jika Dikabulkan

Partai Demokrat menyatakan, putusan MK telah dinanti oleh masyarakat demi menjernihkan proses politik.

"Putusan MK ini sudah lama dinantikan untuk menjernihkan proses politik pencalegan yang menjadi keruh akibat adanya dinamika judicial review di MK untuk kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Dia menyebut, upaya mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka atau coblos caleg menjadi tertutup atau coblos partai merupakan kemunduran demokrasi. Sehingga, delapan fraksi di DPR RI mendorong agar MK menolak gugatan tersebut.

"Mengingat upaya ini akan menjadi langkah mundur demokrasi dan pengkhianatan atas amanah reformasi jika dikabulkan, karenanya ini telah mendorong delapan pimpinan partai politik di parlemen dan ketua-ketua fraksi membuat pernyataan politik bersama yang memilih dan menegaskan tetap pada sistem propirsional terbuka, menolak sistem pemilu proporsional tertutup," ujarnya.

"Oleh karena itu, putusan ini sudah sangat dinantikan. Kita semua menaruh harapan besar atas putusan ini, apalagi MK sebagai lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi memiliki imperatif moral dan konstitusional untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi serta amanah reformasi," imbuh dia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi X Fraksi Partai Gerindra, Nuroji, menilai sistem proporsional tertutup memiliki banyak kekurangan apabila diberlakukan pada pemilu 2024 nanti.

Menurutnya, menggunakan sistem tertutup untuk pemilu akan lebih merepotkan, baik bagi penyelenggara maupun peserta.

"Dalam arti, kita (caleg) banyak kan yang sudah turun, polanya terbuka, pasang nama, modal sendiri, penguatan nama caleg lah. Itu kalau tertutup menjadi kurang bermanfaat buat si caleg, tapi buat partai, iya (bermanfaat)," kata Nuroji saat menghadiri kegiatan penguatan jaringan tim pemenangan di Bekasi, Minggu (11/6/2023).

Begitu pula dari segi penyelenggara, menurutnya, akan merasakan kerepotan mengubah semua logistik pemilu yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari.

"Repot juga, sudah bikin spanduk, schedule, logistik, dengan waktu yang singkat," ujar anggota Dewan tiga periode itu.

Kekurangan lainnya, sambung Nuroji, yakni terkait landasan hukum, dalam hal ini Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilu yang perlu direvisi.

"UU 2017 Pemilu itu kan masih dipakai, itu harus direvisi. Pasal 164 itu enggak bisa kalau (sistem) tertutup. Kalau saya harapannya terbuka. Tapi tertutup juga saya siap asal dapat nomor satu," tegasnya.

Menurut Nuroji, banyak yang harus dipertimbangkan jika ingin menerapkan sistem pemilu tertutup. Terlebih mengingat waktu yang tidak lagi memungkinkan bagi legislatif untuk mengubah Undang-Undang Pemilu.

"Kalau untuk dewan hukum jangan sampai mengubah undang-undang yang sudah ada, karena waktunya sudah tidak cukup. Sudah masuk masa pendaftaran caleg, itu kan anggota DPR juga, kalau suruh ubah undang-undang kan enggak bisa cepat," jelas Nuroji.

"Jadi, kalau landasannya enggak diubah, enggak sah. Nah, KPU itu harus memakai undang-undang yang sekarang. Kalaupun MK memutuskan, nanti saja buat (pemilu) 2029," celetuknya.

Nuroji menambahkan, sejauh ini mayoritas fraksi di DPR RI juga menginginkan sistem proporsional terbuka, karena mengingat waktu penyelenggaraan pemilu 2024 yang sudah singkat.

"Mungkin semua dari 8 fraksi kan minta terbuka, karena terlalu mendadak juga kalau misalkan tertutup," ujar Nuroji.