MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Hari Ini, PAN: Coblos Tanda Gambar Merusak Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauradi, menyatakan hari ini, Kamis (15/6/2023), akan menjadi sidang Mahkamah Konstitusi yang menentukan citra sejarah lembaga tersebut.

Diketahui, hari ini MK akan memutus gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) tentang sistem pemilu.

"Apakah MK tetap konsisten dengan putusan MK Nomor 22-23/PUU-VI/2008 (sistem proporsional terbuka)," ujar Viva.

Dalam keputusannya tahun 2008, Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian positif terhadap representasi proporsional terbuka. Sebab, sistemnya dinilai lebih sederhana dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui siapa yang berhak dipilih dengan suara terbanyak.

Selanjutnya, pengadilan juga menemukan bahwa sistem perwakilan proporsional lebih adil bagi kandidat dan publik, anggota dan non-anggota partai politik (parpol). Sebab, kemenangan calon terpilih tidak lagi bergantung pada partai politik peserta pemilu.

Viva juga menyampaikan bahwa hari ini juga akan menjadi ujian bagi Mahkamah Konstitusi, apakah lembaga tersebut sudah menjadi instrumen kekuasaan politik atau tidak.

Oleh karena itu, PAN tetap berharap agar MK menjadi garda terdepan penjaga moral demokrasi Indonesia.

Viva mengingatkan agar Mahkamah Konstitusi menolak uji materi sistem pemilu.

"Ada beberapa alasan. Pertama, sistem pemilu tertutup yang hanya mencoblos tanda gambar partai politik saja akan merusak sistem demokrasi karena akan melanggar prinsip pemilu yang demokratis, yang ditandai oleh one person, one vote, one value," kata Viva Yoga.

"Suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox populi, vox dei), tidak akan terwujud di dalam sistem pemilu tertutup," sambungnya.

Kedua, Viva mengingatkan putusan MK Nomor 22-23/PUU-VI/2008 yang telah menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak.

Putusan itu mengabulkan gugatan atas pasal 214 (a, b, c, d) UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang memakai sistem proposional daftar tertutup.