Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Terus Jalankan Perintah Jokowi Tangani Masalah Agraria

Liputan6.com, Jakarta Menteri dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bersama wakilnya, Raja Juli Antoni terus berusaha untuk menjalankan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengatasi masalah tanah.

Melalui akun Instagramnya, Hadi bersama Raja Juli menetapkan tiga kebijakan prioritas yang diterapkan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang selaras dengan tiga arahan Presiden Jokowi setelah mereka dilantik.

Tiga Kebijakan Prioritas itu diantaranya melakukan akselerasi pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan sengkarut sengketa dan konflik agraria serta memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara.

"Satu tahun ini kami belajar, kami melakukan evaluasi, kami memformulasikan kebijakan, lalu pada ujungnya kami mengeksekusi kebijakan, lalu pada ujungnya kami mengeksekusi kebijakan yang berpijak pada tiga arahan dari Bapak Presiden untuk menyukseskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Penyelesaikan Sengketa, dan Konflik Pertanahan serta Dukungan Pembangunan IKN," kata Hadi Tjahjanto melalui akun Instragramnya, Jumat (16/6/2023).

PTSL sendiri merupakan program revolusioner. Hal ini ditandai dengan keberhasilan dalam mengakselerasi pendaftaran tanah yang dulu sebelum ada program PTSL hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun. Namun melalui Program PTSL, penerbitan sertipikat tanah melonjak menjadi 7-8 juta sertifikat per tahun.

Diketahui terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, dan telah terdaftar 103,1 juta bidang dimana 85,8 diantaranya telah bersertipikat. Capaian ini telah berhasil memberikan kontribusi ekonomi nasional senilai 5.574 Triliun rupiah yang berasal dari hak tanggungan, BPHTB, PPH, dan PNBP.

Kekompakan Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni juga terlihat dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Setahun kepemimpinannya, mereka telah menyelamatkan 6,7 juta meter yang mana nilainya setara dengan 1,08 Triliun rupiah potensi tanah diserobot oleh mafia tanah yang jahat.

Komitmen Kebijakan Untuk Rakyat Untuk Indonesia juga diterapkan dalam proses redistribusi tanah yang dirasakan oleh rakyat yang papa dan tidak punya apa-apa di berbagai wilayah di Indonesia seperti dialami oleh 744 KK yang terhimpun dalam Suku Anak Dalam (SAD 113) yang menerima redistribusi tanah dari Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN setelah mereka berkonflik selama 35 tahun.

"Kami sadar bahwa amanah ini bukan jalan lurus dan mulus, sangat menanjak dan berliku. Kami sungguh bersyukur dikaruniai jajaran ATR/BPN dari pusat hingga daerah yang bekerja keras secara spartan untuk bahu-membahu melaksanakan kebijakan strategis tersebut," tutur Hadi.