HEADLINE: MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka, Poin Pentingnya?

Liputan6.com, Jakarta - Denny Indrayana mengaku bersyukur atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Putusan MK tersebut dipandang Pakar Hukum Tata Negara sebagai kemenangan kedaulatan rakyat. 

"Saya ucapkan syukur ahamdulillah, atas putusan MK tersebut. Putusan yang tetap menerapkan sistem proporsional terbuka," kata Denny, Kamis 15 Juni 2023.

Dalam sidang yang digelar MK, hakim memutuskan sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka alias mencoblos caleg. Keputusan MK itu menolak menolak permohonan uji materiil Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup sebagaimana diajukan pemohon. Ketua Mahkamah Konstitus Anwar Usman menilai, dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan ada sejumlah poin yang ditangkap dalam putusan MK tersebut. Yang terpenting ialah bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan sistem pemilu merupakan legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang yaitu Pemerintah dan DPR. Namun demikian, MK tidak memberikan cek kosong kepada mereka melainkan ada rambu-rambu yang harus diikuti.

"Rambu pertama tidak acap kali melakukan perubahan sistem pemilu, agar sistem pemilu itu bisa ajeg dan dipraktikkan dengan baik. Yang kedua itu perubahan dilakukan untuk menyempurnakan untuk memperkuat sistem bukan untuk mengganti serta-merta," ujar dia kepada Liputan6.com, Jumat (26/6/2023).

Kemudian yang ketiga, dia melanjutkan, perubahan sistem Pemilu bila ingin dilakukan harus dari awal sehingga tersedia cukup waktu untuk melaksanakan simulasi sebagai implikasi dari perubahan. Dan keempat perubahan harus menjaga keseimbangan antara peran partai politik dan prinsip kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945.

"Yang dilakukan perubahan itu dilakukan dengan melibatkan semua kalangan atau dengan partisipasi masyarakat yang bermakna," kata dia.

Dia mengungkapkan, sistem pemilu itu adalah persoalan hilir. Yang menjadi salah satu hulu dari efektivitas pemilu dan kualitas demokrasi ialah mutu demokrasi di internal partai. "Itu yang juga berikutnya sehingga salah satu penekanan dari MK adalah bagaimana partai politik memperkuat demokrasi di internal partai, tata kelola partai yang demokratik melalui kaderisasi dan praktik politik yang antikorupsi atau politik bersih, antipolitik uang," dia menjelaskan.

Menurut Titi, Mahkamah sebenarnya memberikan pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang terutama dalam hal reformasi hukum pemilu dan reformasi hukum partai politik. Yaitu terkait dengan perbaikan pengaturan pemilu, terutama kemendesakan perubahan undang-undang parpol agar menerapkan praktik demokrasi dalam tata kelola kelembagaan partai.

"Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini kemenangan sistem proporsional terbuka, ini tidak juga. Tapi Mahkamah Konstitusi meluruskan bahwa pilihan sistem pemilu itu adalah legal polcy, kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang harus kalaupun ingin melakukan evaluasi atau perubahan dilakukan dengan rambu-rambu yang terdapat dalam putusan MK," Titi membeberkan.

Ia mengungkapkan, putusan MK ini setidaknya memberikan pesan bahwa sistem pemilu itu bukan obat mujarab bagi segala penyakit pemilu. Tetapi Ia tetap membutuhkan partai politik yang bersih dan juga penyelenggaraan pemilu dengan penegakan hukum yang efektif, terutama terkait politik uang atau jual beli suara dan juga jual beli pencalonan.

Titi juga mengapresiasi langkah para pemohon yang mengajukan uji materi ini ke MK. Karena menurutnya, dengan adanya permohonan ini akhirnya diskursus pemilu menjadi lebih substantif.

"Salah satu hikmah di balik uji materi yang dilakukan para pemohon, kita menjadi punya ruang yang besar untuk melihat penyelenggaraan pemilu kita secara lebih substantif bahkan filosofis. Kita membincangkan masalah-masalah atau efek-efek yang ditimbulkan oleh sistem pemilu bahwa sistem pemilu terbuka itu juga bukan istilahnya bukan suatu sistem yang suci tanpa masalah sama sekali, justru di sini kita dipicu untuk mencari perbaikan-perbaikan," ujarnya.

"Dan ini kan terjadi karena tidak lepas dari kontribusi pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR yang menghentikan pembahasan RUU Pemilu. Jadi masyarakat itu berusaha mencari, memperjuangkan yang menjadi keyakinan hukumnya terkait pengaturan pemilu demokratis dari pembentuk undang-undang ke pengadilan," dia menambahkan.

Titi menekankan, yang positif dari keputusan ini MK tidak terjebak masuk untuk memutuskannya ke ranah politik. Mahkamah menyerahkan kewenangan itu kepada pembentuk undang-undang.

"Saya ingin melihat dari dampak positif diskursus sistem pemilu ya meskipun ini menimbulkan kegaduhan, spekulasi, kontroversi. Ruang-ruang diskursusnya kan menjadi penguat semua orang memberikan perhatian dan kita berusaha melihat praktik pemilu kita secara lebih komprehensitif. Dan itu menurut saya sesuatu yang sangat kontribusi bagus bagi kesadaran bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki dari pemilu kita," jelas dia,

Menurutnya, yang paling mendesak dilakukan dalam jangka pendek pada pemilu 2024 adalah bagaimana KPU melakukan inovasi dan terobosan untuk mengurai kompleksitas teknik dan juga berbagai permasalahan dalam manajemen pemilu, sehingga tidak mengulangi masalah-masalah seperti 2019

"Yang kedua pekerjaan rumah bagi pembentuk Undang-Undang. Setelah 2024, menurut saya salah satu agenda paling prioritas dari pembentuk undang-undang adalah memprioritaskan evaluasi atas undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik yang sudah 12 tahun tidak diubah. Banyak dinamika kontemporer yang tidak bisa dijawab oleh undang-undang partai politik yang terakhir Undang-Undang No 2 Tahun 2011 itu," terang dia.

Dan Ia memandang sangat mendesak untuk dilakukan evaluasi dan penguatan undang-undang partai politik. Hal ini agar yang disebut MK yaitu demokrasi interpartai, pelembagaan partai, partai yang berorientasi pada kaderisasi dan ideologi itu, bisa terwujud.

Sementara itu Pengamat Politik Usep S Achyar menilai pemilu dengan sistem terbuka masih menjadi keinginan rakyat. Hal itu terekam dalam survei yang menyebutkan model ini masih tepat diterapkan dalam Pemilu 2024.

"Saya lihat kalau soal publik memang kalau dari survei memang masih kecenderungan terbuka, lalu kemudian juga dilihat dari mayoritas partai politik juga begitu. Tapi yang menarik itu argumentasinya MK kalau yang saya tangkap itu merek mengembalikan ke pembuat undang-undang dan itu menurut saya benar," kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (16/6/2023).

"Mau terbuka, mau tertutup itu dikembalikan ke pembuat  undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah. Karena kalau menurut pandangan MK, itu persoalan-persoalan yang diajukan memang menjadi persoalan dalam demokrasi misalnya politik uang lalu kemudian partai tidak begitu kuat, semuanya dibantah sama MK. Itu memang ada persoalan-persoalan tapi itu bukan pada sistem terbuka atau tertutupnya. Jadi dua duanya itu juga punya kelemahan dan kelebihan," terang dia.

Yang terpenting menurutnya, sistem pemilu baik terbuka maupun tertutup tidak bisa berdiri sendiri dalam mewujudkannya. Ada faktor lain agar sistem pemilu tersebut berjalan sesuai yang diharapkan.

"Terbuka tertutup itu juga memerlukan faktor pendukung lain. Jadi tertutup misalnya, tidak akan mengatasi persoalan-persoalan seperti yang diajukan pemohon kalau misalnya partai politiknya belum terbuka dan demokratis. Jadi membutuhkan prasyarat pada setiap sistem itu. Sama halnya dengan sistem terbuka," jelas dia.

Direktur Riset Populi Center ini mengungkapkan, sistem terbuka juga tidak akan demokratis jika para calon yang dipilih bukan orang yang memiliki kompetensi. Kemudian juga para caleg itu masih menggunakan money politik.

"Kalau partai-partai itu juga tidak melakukan pendidikan politik, sama aja gitu, dan itu memang harus diatasi tapi persoalannya bukan hanya terbuka atau tertutup, tapi prasyarat-prasyarat itu juga harus disiapkan," ucapnya.

Dia menambahkan, pesta demokrasi yang diinginkan itu bisa tercapai jika partai jangan hanya berorientasi pada mendapatkan suara, tapi juga harus berorientasi pada pendidikan politik.

"Mereka juga tidak menghalalkan segala cara dengan memakai politik dan mereka juga misalnya kalau merekrut caleg itu jangan hanya sekadar popularitas, juga kompetensi dan latar belakang caleg juga harus diperhatikan," ujarnya.

Usep menuturkan secara politis, bisa juga dianalisis jika Pemilu dengan sistem tertutup, partai tertentu dapat memilih kompetensi. Sehingga peluang partai politik itu untuk dipilih karena ideologi program kerjanya lebih besar. "Itu mungkin ada gitu, tapi kan prasyarat politiknya juga harus diperhatikan juga," ujarnya.

Usep mengungkapkan, jika melihat dari kepentingan politik mungkin PDIP memang menganggap bahwa jika Pemilu dilakukan tertutup atau milih partai, PDIP yang paling berpeluang.

"Mungkin menganggap dirinya paling berpeluang untuk menambah kursi di DPR karena keterpilihan partai politik tinggi," ujarnya.

Dia menyayangkan uji materi ini diajukan saat proses pemilu tengah berjalan. Menurunya, sistem pemilu ini bisa jadi dapat diterapkan secara perlahan pada pesta demokrasi mendatang.

"Pelan-pelan dibangun tapi juga harus didorong pemerintah. Misalnya sistem rekrutmen partainya yang bagus, di situ juga ada mekanisme yang demokratis dan terbuka, lalu kemudian juga partai-partai itu dikonsolidasikan dengan partai-partai lain yang menginginkan itu juga. Jadi tidak instan," ucap Usep.