Gelombang Protes Orang Tua Siswa soal Wisuda TK-SMA yang Tak Kunjung Direspons Nadiem Makarim

Tuntutan untuk meniadakan wisuda TK sampai SMA pun masih nyaring disuarakan orangtua murid di media sosial. Salah satunya adalah pengguna Twitter @ekakunjeri yang mengaku sempat menolak, namun akhirnya terbawa arus hingga anaknya mengikuti wisuda TK.

Dalam sebuah tweet viral yang dibagikan 16 Juni 2023, ibu itu menulis, "Setahun lalu, gw jadi salah satu dari tiga di antara wali murid yg menolak keras wisuda untuk anak TK. Esensinya enggak ada. Kemudian, ada wali murid lain berkata, 'Gapapa mah momen sekali seumur hidup. Belum tentu nanti pada sarjana.'"

"Allah Allah, gw jadi sedih, akhirnya gw ikut arus," imbuhnya. "Jadi, ayo biasakan berani melawan arus, menolak tidak wisuda-wisudaan lulusan TK sampai SMA. Sayang lho duitnya bisa buat yang lain."

Gelombang Protes Tak Kunjung Ditanggapi Nadiem Makarim

Protes ini tak kunjungi ditanggapi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Di sisi lain, Nadiem Makarim dalam salah satu unggahan Instagramnya justru membahas soal baca, tulis, dan hitung atau calistung.

"Untuk mewujudkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, mulai tahun ajaran baru mendatang kita semua harus bergerak untuk mencapai tiga target perubahan. Menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru di SD, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama di PAUD dan SD kelas awal, serta menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak di PAUD maupun di SD," tulis Mendikbudristek soal calistung dalam unggahannya pada 14 Juni 2023.

Ia melanjutkan, "Mari bergotong royong mentransformasi pembelajaran di satuan pendidikan PAUD dan SD untuk melahirkan calon pemimpin Indonesia Emas 2045 yang cerdas dan berkarakter."

Sementara, kolom komentar unggahan tersebut dan unggahan lainnya tiada henti dibanjiri protes soal wisuda TK hingga SMA. Para orangtua murid tak gentar menyuarakan dan mendesak tradisi wisuda itu untuk segera dihapus karena biayanya yang memberatkan.

"Hapus wisuda tk, sd, smp, dan sma pak. Hanya memberatkan orang tua. Belum biaya sekolah untuk ke jenjang berikutnya, belum pearlatan dan kelengkapan sekolah," tulis seorang orangtua murid dalam kolom keterangan.

"Assamualaikum, Pak. Mohon hapuskan wisuda jenjang PAUD-TK-SD-SMP-SMA dengan dibuatkan edaran resmi SK Kemndikbud, Pak! Meresahkan sekali. Tolong, Pak!" lanjut protes dari lainnya.

Protes tradisi wisuda TK hingga SMA lain juga disuarakan oleh warganet berbeda. Ia menulis, "Pak kalo bisa untuk kelulusan anak SMP dan SMA ngak usah pake wisuda wisudaan.. Wisuda cukup untuk jenjang kuliah. Lulus ya lulus saja mengenakan seragam sekolah bukan berkebaya dan harus make up juga. Kasian bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu."

Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti angkat suara terkait polemik yang terjadi soal seremonial wisuda para pelajar yang dilakukan di tiap-tiap sekolah dan seolah menjadi agenda wajib saat kenaikan tingkat mulai dari TK hingga SMA.

Menurut dia, agar tidak terjadi kesimpangsiuran maka pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nadiem Makarim wajib membuat aturan tegas.

"FSGI mendorong pemerintah agar lebih sensitif dalam hal menyikapi wisuda. Menteri Nadiem Makarim dapat membuat surat edaran yang berpedoman pada aturan yang sudah ada," kata Retno dalam keterangan diterima, seperti dikutip Selasa (20/6/2023).

Dia mengamini, wisuda menjadi beban tersendiri bagi orang tua murid karena biayanya yang tidak sedikit. Setidaknya dalam 10 tahun terakhir, seremonial wisuda bukan hanya milik lulusan Perguruan Tinggi melainkan telah menjadi agenda prestise lembaga pendidikan dari TK hingga SMA.

Pro-kontra terjadi, sebagian orang tua murid menilai ada sisi positif dari kegiatan tersebut. Salah satunya menjadi momentum bagi sang anak yang naik ke jenjang yang lebih tinggi dan motivasinya.

Kendati demikian, Retno mewanti apakah hal itu sebanding dengan beban biaya ekstra bagi sebagian orang tua. Karena harus bayar biaya wisuda dan uang foto. Belum lagi anak harus ke salon, membuat kebaya/jas.

"Seluruh biaya itu tidak sedikit dan memberatkan para orang tua, terutama yang tidak mampu. Hal inilah yang kerap memicu pengaduan pungli dari masyarakat," ujar dia.

Solusi ke depan, Retno menghimbau sekolah/Madrasah agar mempertimbangkan secara lebih cermat dan bijak terkait manfaat dan dampak dari pelaksanaan wisuda.

Jangan Hanya Mengikuti Trend, Wisuda Tidak Wajib

Semisal wisuda tetap dilaksanakan tetapi dapat disederhanakan dari prosesi, pakaian, dan perlengkapannya. Lanjut Retno soal wisuda yang dapat dilakukan hanya dengan menggunakan seragam khas sekolah yang telah dimiliki siswa.

"FSGI mengajak masyarakat khususnya para orang tua agar lebih bijaksana dalam mengikuti trend wisuda, karena bukan sesuatu yang wajib maka orang tua dapat mempertimbangkan sisi positif negatifnya," saran dia.

Selain itu, sambung Retno, Kemendikbud juga bisa menerbitkan edaran bahwa wisuda tidak wajib sehingga sekolah tidak membuat program wisuda yang seolah-olah wajib.

"FSGI mendorong Menteri Nadiem dapat membuat surat edaran agar orang tua meyakini bahwa kegiatan tersebut tidak berhubungan dengan kebijakan pemerintah," dia menandasi.