Kemendagri: Penggunaan KTP Digital Belum Diberlakukan di Pemilu 2024

Cara membuat KTP Digital via aplikasi di HP Android. (Liputan6.com/ Yuslianson)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Teguh Setyabudi menilai, perlu pembahasan lebih lanjut soal penggunaan KTP Digital untuk Pemilu 2024. Dia memastikan KTP Digital belum akan digunakan pada pesta demokrasi tahun depan.

"Untuk KTP Digital mungkin kami akan membahas lebih lanjut, namun belum (untuk Pemilu 2024),” kata Teguh saat berkunjung ke SCTV Tower Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Teguh melanjukan, bagi masyatakat yang saat ini belum memiliki blanko E-KTP, pihak Dukcapil akan mengusahakan pengadaan blanko dan bila tidak kunjung memungkinkan pada waktunya maka akan disediakan surat keterangan sebagai prasyarat menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara (TPS).

"Mungkin nanti ada katakan lah, kita perkirakan yang terbaik akan seperti apa. Apakah memakai surat keterangan dan sebagainya nantinya akan kita upayakan,” jelas Teguh.

Teguh mengatakan, penggunaan alternatif blanko E-KTP sebagai syarat memilih bukan hal baru. Sebab, berkaca pada momentum Pemilu 2019 pihaknya terus mengusahakan cara alternatif berkordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami ada solusi seperti Pemilu 2019, pasti ada yang nanti akan kami bicarakan lebih lanjut. Kami bersyukur KPU betul-betul kolaborasi untuk menyelenggarakan Pemilu dengan sebaik-baiknya,” Teguh menandasi.

Polisi menggerebek sebuah rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dijadikan tempat pembuatan identitas palsu.

2 dari 2 halaman

Target 25 Penduduk Gunakan KTP Digital

Warga Surabaya mengantre untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital. (Istimewa)

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menargetkan 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia memakai aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada 2023.

Target tersebut berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Saat mendaftarkan aplikasi IKD harus didampingi petugas Dukcapil karena memerlukan verifikasi dan validasi ketat dengan teknologi face recognition.

Diketahui, pemakaian KTP digital ini seiring Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menerapkan solusi untuk mengggantikan penerbitan KTP-elektronik yang banyak dikeluhkan masyarakat.