Pemkot Jakbar Janji Beri Kehidupan Layak untuk Warga Kolong Tol Angke

20160916-Kolong-Tol-Pluit-Jakarta-YR — Penghuni kolong Tol beristirahat di tempat tinggalnya sementara usai ditertibkan oleh Pemprov DKI, Jakarta, Jumat (16/9). Sebelumnya, 50 bangunan liar di bawah kolong Tol Sedyatmo, Penjaringan kembali ditertibkan Pemkot Jakut. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Hendra Hidayat, mengatakan pihaknya akan memanusiawikan warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat. Nantinya, pemerintah kota akan memindahkan mereka ke rumah susun (rusun).

"Intinya pemerintah akan memanusiawikan mereka. Memberikan kehidupan mereka supaya lebih baik dan bisa tinggal lebih wajar," kata Hendra di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).

Meski demikian, kata Hendra, rusun tersebut diprioritaskan bagi mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta. Sedangkan untuk warga kolong tol yang tidak memiliki KTP DKI akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Sosial.

"Nanti kita pilah, kita pilah. Tentunya prioritas yang (KTP) DKI," ujar Hendra.

Lebih lanjut, Hendra mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mendata jumlah pasti warga yang tinggal di kolong Tol Angke.

"Ya saat ini jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat sedang melakukan pendataan terhadap keberadaan warga yang tinggal di kolong tersebut," ujar Hendra.

Bagi Warga Pemilik KTP DKI akan Dipindahkan ke Rusun

Sebelumnya, Pemprov DKI akan menyiapkan rusun untuk menampung warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jelambar, Jakarta Barat. Keberadaan warga di kolong tol itu mendadak ramai diperbincangkan setelah viral video yang merekam aktivitas mereka.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistyaningrum, mengungkapkan rusun yang mereka sediakan hanya untuk warga ber-KTP DKI Jakarta.

"Bagi warga yang ber-KTP DKI, kami siapkan rusun yang telah terbangun," kata Retno ketika dikonfirmasi merdeka.com, Selasa (20/6/2023).

Retno menambahkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk menentukan besaran tarif dan lokasi rusun yang dipilih warga kolong tol tersebut.

"Saat ini sedang didata oleh pihak Wali Kota Jakarta Barat. Kami berkoordinasi dengan aparat Wali Kota Jakarta Barat," tambah Retno.

Bangunan liar di kolong tol Pluit, seberang Kalijodo ditertibkan. Warga diberikan waktu 1 x 24 jam untuk meninggalkan permukiman yang telah dihuni selama bertahun tahun.

2 dari 2 halaman

Warga Kolong Tol Angke Mayoritas Ber-KTP DKI Jakarta

Nunik, bukan nama asli, dan keluarga tinggal di kolong tol usai kediamannya di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat, digusur — Warga tinggal di kolong tol Jakarta. (Merdeka/Rahmat Baihaqi)

Pihak Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat, melakukan pendataan pada ratusan warga di permukiman ilegal kolong Tol Angke. Ternyata, penghuni kolong tol itu didominasi warga ber-KTP DKI Jakarta.

"Sejauh ini kita baru melakukan pendataan saja terhadap warga. Data terakhir ada 83 KK yang tinggal di sana," ujar Lurah Jelambar, Danur Sasono saat dihubungi, Kamis (22/6/2023).

"Ada 52 KK di antaranya warga DKI Jakarta (ber-KTP Jakarta)," sambungnya.

Dari 52 KK warga Jakarta yang telah disebutkan di antaranya, dari wilayah Jelambar Baru, Angke, Jembatan Besi, Kalideres, dan Tambora. Dari 88 KK yang tersebar itu bertempat tidak jauh dari permukiman ilegal yang ada di kolong Tol Angke.

Selain itu, sebanyak 31 KK adalah warga pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Mereka berasal dari Ciamis, Tegal, Tangerang banten, Sukabumi.

Danur menyatakan, pihaknya saat ini mengaku belum menentukan langkah selanjutnya meskipun telah melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di lahan milik Jasa Marga itu. Akan relokasi menuju hunian yang lebih layak seperti rumah susun (rusun) atau ada langkah lainnya.

Selain hunian warga, juga terdapat sebuah sekolah TK dan SD di tengah-tengah hunian warga kolong tol. Sekolah itu satu-satunya tempat mengenyam pendidikan bagi warga kolong tol.

Danur juga mengaku belum mengetahui nasib sekolah tersebut yang terancam dibongkar.

"Itu (soal sekolah) juga kita belum tahu. Kita ditugaskan untuk melakukan pendataan saja kepada warga yang tinggal di sana," kata Danur.

Reporter: Lydia Fransisca

Sumber: Merdeka.com