Haedar Nasir Minta Pengesahan RUU Kesehatan Ditunda: Jangan Terus Dipaksakan!

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Dia pun beberkan alasannya.

Menurut Haedar, RUU Kesehatan telah dikaji oleh sejumlah lembaga. Hasilnya, banyak pihak yang merasa keberatan.

Dukung Program Prabowo, Muhammadiyah Gaungkan Kemakmuran untuk Semua
Muhammadiyah Minta Pemerintah Fokus Program Makan Siang Gratis dan Bergizi Serta Pemberdayaan Keluarga
Sri Sultan dan Ketum Muhammadiyah Resmikan Gedung UMY Student Dormitory dan Djarnawi Hadikusuma

"Maka tolong DPR dengarkan suara pelbagai lembaga yang memang punya konsen terhadap Undang-Undang Kesehatan," kata Haedar saat konferensi pers, Kamis (22/6/2023).

Haedar mengatakan, ada dua opsi terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Pertama meminta agar pengesahannya ditunda.

"Daripada disahkan lalu banyak masalah," ujar dia.

Lima organisasi profesi kembali menyuarakan aspirasi mereka menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dilanjutkan. Kelima organisasi profesi menyatakan, itu adalah aksi terakhir mereka sebelum sebelum melancarkan aksi mogok kerja nas...

2 dari 2 halaman

Opsi Kedua

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir

Kedua, lanjut Haedar apabila tetap dilanjutkan maka harus melewati proses yang sangat panjang. DPR diminta mendengarkan masukan-masukan dari pelabagi pihak.

"Jangan terus dipaksakan karena dipaksakan secara politik bisa ya apa yang gak bisa. Wong DPR menentukan sendiri. Karena itu opsinya dua," ujar dia.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
Haedar Nashir
RUU Kesehatan