Sukses

Haedar Nashir: Presidential Threshold 20 Persen Harus Diturunkan, Biar Pasangan Calon Lebih Banyak

Dengan pilihan capres yang lebih banyak, menurut Haedar, ruang publik makin tersalurkan sehingga tidak terjadi apatisme politik.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengusulkan penurunan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) ke depan untuk membuka peluang kandidat calon presiden lebih banyak.

"Ke depan sebenarnya harus ada perbaikan (presidential threshold) 20 persen harus diturunkan lagi biar nanti pasangan calon lebih banyak. Memang kalau terlalu banyak itu 'kan repot juga. Akan tetapi jangan terlalu terbatas juga," kata Haedar Nashir seusai peresmian SM Tower and Convention, Yogyakarta, Sabtu 24 Juni 2023.

Menurut Haedar, di negara demokrasi idealnya pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak cukup dua atau tiga pasangan, tetapi ke depan perlu bertambah menjadi enam sampai tujuh pasangan calon.

"Demokrasi jangan terlalu ingin nanti mutlak besar menangnya, justru dalam proses demokrasi yang cair seperti itu dan terbuka banyak calon itu proses check and balances itu terbuka," kata dia.

Dengan pilihan capres yang lebih banyak, menurut dia, ruang publik makin tersalurkan sehingga tidak terjadi apatisme politik.

Selain itu, Haedar juga meminta seluruh peserta pemilu maupun masyarakat agar dewasa dalam berpolitik dengan menganggap capres sebagai anak bangsa, bukan sekadar milik golongan tertentu.

"Dari mana calon presiden datangnya, dia harus ditempatkan sebagai anak bangsa. Dia harus ditempatkan sebagai milik bangsa. Ketika jadi, siapa pun dia harus menjadi milik bangsa, milik Indonesia, dan jangan lagi menjadi milik satu partai, satu golongan, atau satu koalisi," kata dia.

2 dari 2 halaman

Ciri Capres 2024 yang Didukung Muhammadiyah

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, kriteria sosok calon presiden dan wakil presiden ideal versi Muhammadiyah adalah seorang negarawan yang berdiri di atas semua golongan.

“Secara umum calon presiden itu, siapapun yang nanti jadi presiden dan wakil presiden, dia kepala pimpinan eksekutif dan kepala negara. Dalam konteks kepala negara, dia harus menjadi milik semua golongan," ujarnya dikutip akun resmi muhammadiyah, Sabtu (23/6/2023).

Jadi dari manapun capres dan cawapres dicalonkan, kata Haedar, dia nanti mungkin berkoalisi, tapi dia harus jadi negarawan, mengutamakan kepentingan politik kebangsaan dan kenegarawanan.

"Jangan lagi bahwa kalau dari partai politik pendukungnya, maka hanya mengurus urusan yang jadi pendukungnya. Jadi ini penting ke depan,” ujarnya.

Sebagai seorang pemimpin negara, Haedar menekankan agar calon tersebut berorientasi pada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita kenegaraan. Selain itu, calon tersebut juga harus menjadi tokoh yang mampu menggerakkan kemajuan Indonesia di berbagai sektor.

“Itu harus jadi patokan dan mereka harus menjadi figur dan sekaligus membawa kemajuan Indonesia di tengah persaingan regional dan global yang kemajuan itu bukan saja bersifat pragmatis, ekonomi, politik, demokrasi semata, tapi kemajuan yang bersifat menyeluruh,” urai Haedar Nashir.

Sumber: Antara.

Video Terkini