Sukses

Jelang Idul Adha, Bulog Motori Gerakan Pangan Murah di Lebih dari 300 Titik di Seluruh Indonesia

Perum BULOG kembali mendapat kepercayaan dari Badan Pangan Nasional dalam penugasan ketersediaan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan.

Liputan6.com, Jakarta Perum Bulog kembali mendapat kepercayaan dari Badan Pangan Nasional dalam penugasan ketersediaan bahan pangan pokok dan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idul Adha yang bernama "Gerakan Pangan Murah" (GPM). Sebelumnya, Bulog berhasil menjaga stabilitas harga dan pasokan beras selama Ramadhan dan pasca Idul Fitri tahun ini.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) sebagai Lembaga yang menginisiasi program Gerakan Pangan Murah (GPM) meluncurkan pasar murah serentak pada 26 Juni 2023 di lebih dari 300 titik lokasi yang tersebar di 37 Provinsi dan 296 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan melalui kegiatan GPM serentak ini masyarakat khususnya yang berada di sekitar provinsi dan kabupaten/kota pelaksana, bisa mendapatkan kebutuhan pangan pokok berkualitas dengan harga terjangkau untuk memenuhi konsumsi sehari-hari atau untuk mempersiapkan pelaksanaan hari raya Idul Adha.

“Jadi kita sengaja luncurkan GPM serentak melalui BULOG ini pada H-3 sebelum Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada tanggal 29 Juni 2023, itu waktu yang ideal untuk masyarakat membeli kebutuhan pangannya khususnya untuk hari raya. Beberapa daerah bahkan melaksanakan GPM lebih dari 1 hari, ada yang dari tanggal 26 sampai 28 Juni," Arief saat peluncuran GPM Serentak, di Hotel Borobudur Jakarta (26/03).

Arief menjelaskan bahwa seluruh produk pangan yang dijual di sini harganya di bawah harga pasar atau tidak melebihi Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

"Hal ini sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan GPM, yaitu menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya.

2 dari 3 halaman

Kondisi Pangan Aman

Arief menambahkan, kondisi pangan jelang Idul Adha yang aman tidak bisa dilepaskan dari terus digenjotnya pelaksanaan program-program stabilisasi lainnya, seperti Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), kegiatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog untuk beras SPHP dan batuan pangan beras kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan pangan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Rawan Stunting (KRS), pengadaan pangan yang berpotensi defisit secara terukur, serta pemantauan berkala kondisi stok dan harga melalui dashboard secara real time sehingga mempercepat intervensi gejolak pangan di daerah.

Perum Bulog selaku motor dan pengendalian pangan nasional sesuai yang tertuang pada Peraturan Presiden nomor 66/2021 pada pasal 29 ini menyambut baik penugasan ini dan berkomitmen secara maksimal akan mensukseskan program ini.

3 dari 3 halaman

Manfaatkan Tol Laut untuk Pengiriman Pangan

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyampaikan akan memastikan program saat launching GPM ini berjalan lancar dengan efektif. GPM ini disalurkan dengan memaksimalkan hasil produksi dalam negeri yang sampai saat ini sudah terserap sebanyak lebih dari 600 ribu ton.

“Ada Pemimpin Wilayah dan Pemimpin Cabang di seluruh Indonesia yang akan selalu memonitor program GPM ini dapat berjalan lancar dengan seluruh sarana dan kekuatan yang kita miliki. Kita juga akan manfaatkan tol laut dalam proses pengiriman hingga tidak ada satu pun wilayah yang mengalami keterlambatan ataupun kekurangan dari kebutuhan pangan pokok tadi,” paparnya.

 

Buwas mengatakan, kami di sini tentunya juga tidak bekerja sendiri karena seluruh Kementerian dan lembaga terkait masalah pangan termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan juga ikut support. Kita akan secepat mungkin dan terus memantau pemenuhan kebutuhan di wilayah dimana harapan kita tidak ada satupun wilayah yang akan kekurangan pangan.

Acara launching GPM ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Staf Kepresidenan, Sekretariat Kabinet, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Gubernur, Satgas Pangan Polri, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Direktur Utama Bulog, Direktur Utama ID FOOD, para Direksi HIMBARA, Sejumlah Ketua dan Pimpinan Asosiasi.

 

(*)