Buka Peluang Perpanjang Masa Kerja Tim PPHAM, Jokowi: Ini Bukan Kerja Gampang

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka peluang bakal memperpanjang masa kerja Tim Pemantau Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM). Menurutnya, tim itu masih dibutuhkan jika kerja pemulihan hak korban HAM belum selesai.

"Ya nanti bisa diperpanjang tahun depan bisa kalau belum selesai," kata Jokowi usai meluncurkan kegiatan pelaksanaan rekomendasi non-yudisial pelanggaran HAM berat di Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023).

Jokowi menyadari langkah pemulihan hak korban bukanlah hal yang mudah. Namun, dia berharap, tugas Tim PPHAM bisa tuntas pada akhir tahun ini.

"Syukur nanti Desember itu sudah selesai karena memang ini bukan kerja gampang. Bantuan sosial, memberikan keterampilan, memberikan beasiswa," jelasnya.

Jokowi menambahkan, langkah awal pelaksanaan rekomendasi Tim PPHAM dimulai di Aceh. Alasannya, ada 3 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Jambu Keupok, Rumoh Geudong, dan Simpang KKA.

"Langkah awal kan ada 12 peristiwa ini langkah awal di mulai dari Aceh di Pidie, karena disini ada 3 peristiwa di Pidie Rumah Geudong, simpang KKA, dan Jambu Keupok jadi setelah itu akan terus. ini langkah awal ini baru langkah awal," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat.

Berdasarkan salinan Keppres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Presiden, Kamis (16/3/2023), dijelaskan soal pembantukan Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, yang selanjutnya disebut Tim Pemantau PPHAM.