Survei Indikator Politik: Publik Minta Polri Benahi Pungli

Liputan6.com, Jakarta - Pungutan liar (pungli) masih menjadi pekerjaan rumah bagi Polri. Hal itu menjadi sorotan publik dari survei Indikator Politik Indonesia bertema 'evaluasi publik evaluasi publik atas kinerja lembaga penegak hukum'.

"Apa yang perlu dibenahi, yang paling tinggi ini top of mind ya jadi kita nggak kasih pilihan jawaban, yang paling banyak disebut oleh responden adalah memberantas pungli," kata Peneliti Utama Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam rilis surveinya secara daring, Minggu (2/7/2023).

"Tapi sebenarnya sudah ada ya gerakan ya dari polisi misalnya dengan online, layanan misalnya seperti SIM, SKCK dan seterusnya," sambung dia.

Pungli berada di peringkat teratas sebagai hal yang perlu dibenahi Polri sebanyak 10,1 persen. Kemudian, kinerja anggota Polri 5,1 persen, pelayanan 4,8 persen, memperbaiki internal 4,2 persen, dan meningkatkan keamanan 4,1 persen.

Selanjutnya, menghukum oknum yang melanggar 3,9 persen, rasa keadilan terhadap masyarakat 3,1 persen, kedisiplinan anggota 2,8 persen, dan cepat merespons ketika ada laporan 2,6 persen, tidak pilih kasih atau tidak berpihak 2,2 persen.

Berikutnya, akhlak 2,2 persen, penegakan hukum 2,1 persen, penindakan terhadap pelanggaran hukum korupsi, narkoba 2,0 persen, kejujuran anggota 1,9 persen, menolak suap 1,6 persen, bisa mengayomi melindungi masyarakat, korupsi dan tidak ada yang perlu dibenahi 1,4 persen.

Selain itu, tidak arogan dan penerimaan anggota lebih transparan 1,3 persen, citra kepolisian 1,2 persen, ketegasan 1,1 persen, Ketertiban lalu lintas 1,0 persen, kedekatan terhadap masyarakat 0,9 persen, meningkatkan pengawasan 0,8 persen, dan hukum 0,8 persen.