Komitmen Gus Imin dan PKB Perjuangkan Aspirasi Desa Diapresiasi Kades dan Perangkat Desa

Liputan6.com, Jakarta - Komitmen Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) dalam memperjuangkan aspirasi desa mendapatkan apresiasi para kepala desa dan perangkat desa di Indonesia. Mereka pun menyampaikan terima kasih dan meminta Gus Imin serta PKB konsisten mengawal harapan desa baik dalam revisi Undang-Undang Desa maupun program percepatan pembangunan desa.

Para kepala desa dan perangkat desa ini datang secara bergelombang ke ruang Fraksi PKB DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Gelombang pertama datang para kepala desa dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kemudian gelombang kedua dari Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI). Mereka diterima secara langsung oleh Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal dan sejumlah anggota DPR dari Fraksi PKB yakni Luluk Nur Hamidah, Ratna Juwita, Abdul Wahid, serta Dipo Nusantara.

“Kami mengapresiasi komitmen dari PKB dan Gus Imin dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan desa. Kami berharap agar Gus Imin dan PKB terus konsisten mengawal aspirasi dari desa sehingga harapan agar desa benar-benar mandiri, makmur, dan sejahtera bisa terwujud,” ujar perwakilan APDESI Dedy Bram.

Dia menjelaskan saat ini desa-desa di Indonesia mengalami pergerakan luar biasa seiring komitmen pemerintah dalam mengalokasikan dana desa. Menurutnya, dengan adanya dana desa ini pemerintah dan warga desa benar-benar belajar untuk merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga desa.

“Kondisi ini berbeda dengan di masa lalu di mana desa hanya menjadi objek dan sasaran program pembangunan yang disusun dari atas. Saat ini dengan adanya dana desa dan UU Desa kami bisa menyusun program pembangunan sesuai kebutuhan kami,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Dedy, masih ada sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi oleh desa yang membutuhkan pendampingan politik dari partai politik seperti PKB. Kendala-kendala tersebut di antaranya masih panjangnya birokrasi pelaporan dan pertangunganjawab pengelolaan dana desa, munculnya konflik warga pasca pemilihan kepala desa, hingga minimnya kesejahteraan dari para perangkat desa.

“Permasalahan-permasalahan inilah yang menurut kami perlu untuk diselesaikan tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga penyelesaian jangka panjang seperti dalam revisi UU desa. Di sini kami butuh Gus Imin dan PKB yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan aspirasi desa,” ujar Pria yang menjabat Ketua APDESI Bandung Barat tersebut.