KPK Masih Tindak Lanjuti Kejanggalan Harta Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan menindaklanjuti kejanggalan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. KPK masih mencari unsur pidana terkait ketidakwajaran harta kekayaan Eko Darmanto.

"Masih berproses (pencarian unsur pidananya)," ujar Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/7/2023).

Meski demikian Ali belum bersedia menjelaskan detil berkaitan dugaan unsur pidana kejanggalan harta kekayaan Eko Darmanto. Namun, Ali memastikan hasil klarifikasi LHKPN Eko Darmanto di tingkat pencegahan sudah dilimpahkan ke tahap penyelidikan.

"Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan," kata Ali.

Sementara itu, Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai proses hukum yang dilakukan KPK atas kejanggalan harta Eko Darmanto harus ditindaklanjuti dengan meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan.

"Harus didorong untuk diteruskan penyidikannya hingga ke proses penuntutan," ujar Fickar dikonfirmasi di waktu bersamaan.

Fickar menyebut masyarakat bisa menggugat KPK secara praperadilan apabila penyelidikan terhadap Eko Darmanto tidak ada kejelasan.

"Masyarakat khususnya baik sendiri-sendiri, sebagai pembayar pajak, maupun melalui kelompok masyarakat seperti LSM, pemerhati Bea Cukai dan pajak bisa mengajukan praperadilan," kata Fickar.

Dikonfirmasi terpisah, Pakar Hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago mengatakan KPK harus kembali memeriksa Eko Darmanto untuk menyelisik dugaan perbuatan pidana dalam kejanggalan hartanya.

"Pemanggilan bisa saja dilakukan untuk melakukan pendalaman penyelidikan dan penyidikan, apakah ada tindak pidana korupsi," ujar Faisal.

Faisal meminta lembaga antirasuah tidak tebang pilih dalam menegakkan keadilan. Menurut dia, KPK harus menetapkan Eko Darmanto sebagai tersangka apabila telah mengantongi minimal dua alat bukti.

"Minimal bisa membuktikan atau menemukan dua alat bukti untuk penetapan tersangka. Seharusnya KPK harus segera menindaklanjuti, jangan ada tebang pilih dalam penanganannya," kata Faisal.