GMNI Minta Stakeholder Tak Hanya Bahas Kemegahan JIS

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino mengatakan Jakarta International Stadium (JIS) bukan hanya menyisakan proyek yang tak sesuai dengan standar FIFA, namun juga melukai rakyat kecil yang tinggal di Kampung Bayam dan Bambu.

“Bukan hanya tak layak standar FIFA, pembangunan JIS menggusur rumah rakyat di Kampung Bayam dan Kampung Bambu. Sampai hari ini mereka masih mencari keadilan, hidup terlunta-lunta,” kata Arjuna dalam keterangannya, Jumat (7/7/2023).

Menurut Arjuna, nasib warga eks Kampung Bayam yang digusur saat pembangunan JIS di era eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih terkatung-katung untuk memperoleh tempat tinggal. Mereka dulu dijanjikan bakal direlokasi ke Kampung Susun Bayam oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di era kepemimpinan Anies.

Janji itu disampaikan sejak peresmian Kampung Susun Bayam oleh eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Oktober 2022. Namun, hingga kini janji itu tak kunjung terealisasi.

“Janji manis Anies sampai hari ini tidak ada buktinya. Sampai hari ini mereka tidak bisa menghuni Rusun yang dijanjikan,” kata Arjuna.

Arjuna juga meminta para stakeholder tidak hanya membahas kemegahan JIS dan kebutuhan membangun stadion sepak bola bertaraf internasional, namun juga memikirkan nasib rakyat yang digusur hanya demi kecantikan, keindahan, dan kemegahan JIS.

Menurut Arjuna, mereka yang digusur juga warga negara yang berhak mendapatkan keadilan dan haknya. Bukan hanya pencinta bola.

“Di balik keindahan dan kemegahan JIS ada luka rakyat kecil yang digusur. Membangun stadion sepak bola memang meningkatkan popularitas Anies Baswedan selaku eks Gubernur. Tetapi, meninggalkan jejak luka yang menyayat rasa keadilan rakyat,” ujarnya.

Arjuna menilai JIS bukan hanya monumen kemegahan stadion sepak bola, namun juga monumen penderitaan rakyat yang dikorbankan hanya demi popularitas. Sampai hari ini warga korban penggusuran masih menagih janji kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pemilik aset.

Mereka telah melayangkan banding administratif terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Jakpro. Kampung Susun Bayam sampai saat ini belum terbuka untuk warga yang rumahnya digusur. Hingga saat ini pun dinyatakan tidak ada satupun warga yang menempati bangunan tersebut.

“Jadi, mana janji relokasi? Mengganti kata gusur dengan relokasi, hasil akhirnya rakyat terlunta-lunta hidupnya hanya demi elektabilitas. Bahkan harga sewa Kampung Susun Bayam juga sangat mahal, tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi warga yang digusur yang hanya pekerja harian dan serabutan,” kata Arjuna.