Jokowi: Pemekaran Provinsi di Papua Percepat Pelayanan dan Pembangunan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi pengembangan Food Estate di Kampung Wambes, Kabupaten Keerom, Papua. (dok: PUPR)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembentukan tiga provinsi baru di Papua yang merupakan hasil pemekaran akan mempercepat pelayanan dan pembangunan di tanah Papua.

Dengan pemekaran ini, menurut Jokowi, maka kontrol pemerintah daerah ke masyarakat akan semakin dekat.

Prabowo Subianto Kaget Lihat Reaksi Heboh Peserta Acara GSN Saat Sebut Nama Titiek Soeharto
Angkringan di Solo Ini Jadi Tempat Favorit Prabowo Menjamu Jokowi hingga Gibran
Perbedaan Kebijakan Ekonomi Prabowo dan Jokowi Disorot Media Asing, Apa Saja?

"Karena mengontrolnya, controlling, kontrol ke masyarakat lebih dekat, mestinya pelayanan akan lebih baik. Pembangunan juga akan lebih cepat," kata Jokowi sebagaimana dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (8/7/2023).

Jokowi mencontohkan, sebelum pemekaran warga Merauke harus ke Ibu Kota Papua, Jayapura untuk mendapat pelayanan. Namun, warga Merauke saat ini bisa mendapat pelayanan di Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

"Nanti ada ini sudah ada di Merauke di Papua Selatan bisa di Merauke, Boven Digoel, mana lagi yang Papua Selatan bisa dilakukan dilayani di empat kabupaten yang ada di Papua Selatan. Bisa dilayani di Merauke. Tidak usah ke Jayapura," jelas Jokowi.

"Agar mempercepat pelayanan, mempercepat pembangunan," sambung Jokowi.

Diketahui, pemekaran wilayah Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka melakukan percepatan pembangunan masyarakat adat di Tanah Papua.

Provinsi Papua, daerah yang berada paling timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini memiliki luas wilayah mencapai 418.707,7 kilometer persegi, atau sekitar tiga setengah kali luas Pulau Jawa. Pemekaran daerah baru dinilai perlu guna meningkatkan pelayanan pembangunan untuk warga Papua.

Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang. Dengan demikian Papua Barat Daya menjadi provinsi ke-38 Republik Indonesia.

2 dari 2 halaman

Provinsi Papua Barat Daya Jadi Provinsi Baru di Tanah Air

Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan unggul untuk empat Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Tengah. (Dokumentasi: Kemendagri).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden Joko Widodo pada 9 Desember 2022 meresmikan Papua Barat Daya menjadi provinsi baru di Tanah Air.

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan Ibu Kota Sorong ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022.

Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka Papua saat ini terdiri dari enam provinsi, yaitu Provinsi Papua dengan Ibu Kota Jayapura, Provinsi Papua Barat dengan Ibu Kota Manokwari, Provinsi Papua Selatan dengan Ibu Kota Merauke, Provinsi Papua Tengah dengan Ibu Kota Nabire, Provinsi Papua Pegunungan dengan Ibu Kota Jayawijaya dan Provinsi Papua Barat Daya dengan Ibu Kota Sorong.

Infografis Jalan Panjang Proses Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe. (Liputan6.com/Trieyasni)

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Papua Barat Daya
Negara
Papua Barat Daya (#PBD) adalah provinsi yang merupakan pemekaran dari provinsi Papua Barat. Provinsi ini terletak di barat laut Pulau Papua.
Lihat Selengkapnya
Papua Barat Daya
Pemekaran
Papua
NKRI