RUU Kesehatan Disahkan DPR Hari Ini, Jokowi Harap Dapat Memperbanyak Dokter

Selain RUU Kesehatan, rapat Paripurna juga beragendakan penyampaian keterangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022. Paripurna juga membahas RUU Desa yang telah dirampungkan Baleg untuk menjadi RUU Usul DPR RI.

"(3) Pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI," demikian isi undangan tersebut.

Seperti diketahui, sulitnya RUU Kesehatan Omnibus Law diterima sejumlah pihak diakui Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada sesi dialog Menkes Bicara Rapor Pandemi Hingga Polemik RUU Kesehatan, pada Senin, 3 Juli 2023.

Padahal, menurut Budi Gunadi, UU Kesehatan di Indonesia memang harus diperbaiki lantaran sudah tertinggal jauh.

"Begitu kita lihat undang-undang, kita udah jauh tertinggal ya. Teman-teman juga bisa merasakan, saya ngomong dengan banyak 'pemain,' banyak dokter, banyak perawat. Mereka bilang, Pak gap kita dengan luar negeri jauh. Itu sebabnya kenapa orang kita pada pindah ke luar negeri," jelasnya. 

"Sulit diterima oleh para 'pemain' biasanya, sudah sulit terima (RUU Kesehatan)," tambah Gunadi. 

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Dia pun beberkan alasannya.

Menurut Haedar, RUU Kesehatan telah dikaji oleh sejumlah lembaga. Hasilnya, banyak pihak yang merasa keberatan.

"Maka tolong DPR dengarkan suara pelbagai lembaga yang memang punya konsen terhadap Undang-Undang Kesehatan," kata Haedar saat konferensi pers, Kamis, 22 Juni 2023. 

Haedar mengatakan, ada dua opsi terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Pertama meminta agar pengesahannya ditunda.

"Daripada disahkan lalu banyak masalah," ujar dia.