Tolak RUU Kesehatan, AHY: Tak Menjawab Harapan Para Dokter dan Nakes

FOTO: AHY Berikan Tanggapan Terkait KLB Demokrat — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers terkait KLB Partai Demokrat di DPP Pusat Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (5/3/2021). AHY memberikan respons atas KLB di Deliserdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat pastikan menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan. Menurut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) RUU tersebut tidak menjawab harapan para dokter dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia.

"Kita menolak karena memang ada sejumlah substansi yang menurut kami tidak bisa menjawab harapan dari para dokter dan tenaga kesehatan kita di Indonesia," tuturnya, saat ditemui di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Rabu (12/7/2023) dini hari.

Lalu, Partai Demokrat juga menilai ada masalah keadilan di RUU yang kini sudah disahkan jadi undang-undang tersebut. Termasuk juga Partai Demorkat ingin sekali mempertahankan dan memperjuangkan mandatory spanding 5 persen, nilai tersebut dari APBN yang diharapkan dengan itu bisa menyakinkan sektor kesehatan Indonesia juga semakin baik kualitasnya.

"Dan ada beberapa juga hal lainnya, yang jelas itu lah kami menolak RUU kesehatan. Karena sekali lagi ada sejumlah isu, sejumlah elemen penting yang tidak bisa menjawab harapan kita," katanya.

Dia mengaku khawatir, ketika Undang-undang Kesehatan ini disahkan, akan benar-benar berpengaruh pada masa depan sektor kesehatan di Indonesia.

Massa tenaga kesehatan menyerbu gedung DPR RI untuk menolak rancangan undang-undang atau Omnibus Law RUU Kesehatan yang akan diparipurnakan. Mereka mendesak anggota DPR RI menolak RUU Kesehatan, jika tidak para tenaga kesehatan akan mogok nasional.

2 dari 2 halaman

Ungkit Pernah Tolak UU Ciptaker

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menjemput Anies Baswedan di Bandara Internasional Soekarno Hatta usai melaksanakan Ibadah Haji. (Liputan6.com/Pramita Tristiawati)

Bukan hanya soal RUU Kesehatan, Agus juga mengungkit, bila partainta juga menolak Undang-undang Cipta Kerja. Hal itu merupakan untuk menyuarakan hak buruh atau tenaga kerja di Indonesia, yang dinilainya belum menjawab kebutuhan mereka.

"Saya bisa mengatakan Demokrat itu sebetulnya ingin selalu rasional, seperti kami menolak UU Cipta Kerja. Dan ternyata benar, banyak cacat sana sini dan akhirnya dikatakan produk inkonstitusional oleh MK," ujarnya.