Sukses

Demokrat DKI soal Usulan Bentuk Pansus JIS: Asal Memenuhi Syarat dan Tidak Ada Politis Tak Masalah

Menurut Mujiyono, keputusan untuk membentuk pansus juga merupakan hak dari anggota dewan. Namun, kata dia Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta ingin pansus JIS dibentuk tanpa ada unsur politis menyelingi.

Liputan6.com, Jakarta Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan partainya menyetujui dibentuknya panitia khsusu (pansus) untuk mendalami polemik pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS). Dengan syarat, kata dia unsur dibentuknya pansus dipenuhi.

"Persyaratan formal harus dapat dulu, ada usulan dari Komisi E bidang olahraga atau B, atau diusulkan oleh fraksi, apakah memenuhi persyaratan atau tidak, baru ngomongin setuju atau tidak," kata Mujiyono kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).

Menurut Mujiyono, keputusan untuk membentuk pansus juga merupakan hak dari anggota dewan. Namun, kata dia Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta ingin pansus JIS dibentuk tanpa ada unsur politis yang menyelingi.

"Kalau itu hak sebagai anggota, jadi nggak perlu dipermasalahkan, kalau memenuhi syarat dan nggak ada politis monggo," ucap dia.

Mujiyono menilai, pansus intinya digunakan untuk mencari tahu hal yang dirasa tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Dia menyebut, apabila JIS dinilai tidak sesuai standar FIFA, maka harus ada solusi untuk menyelesaikan.

 

2 dari 2 halaman

Ketua DPRD Tunggu Surat Pengajuan Pansus JIS

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menunggu surat pengajuan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Hingga hari ini, kata Pras, pihaknya belum menerima surat pembentukan pansus tersebut dari para anggota DPRD.

"Ya silahkan mana suratnya. Sampai sekarang saya di depan teman-teman media saya belum terima surat usulan itu," kata Pras kepada wartawan, Rabu, 12 Juli 2023.

Pras menegaskan pembentukan pansus harus didasari oleh keurgensian sebuah kasus. Dalam hal ini, Pras belum melihat urgensi dalam menelusuri pembangunan JIS. Pasalnya, pembangunan JIS sudah mendapatkan bantuan pemerintah pusat.

"Saya juga kan harus bisa menimbang-nimbang. Sampai hari ini saya juga enggak dapat surat itu juga gitu. Apakah ini ada urgensinya?" tambah politisi PDIP itu.