Menko Mahfud Persilakan Penolak UU Kesehatan Ajukan Uji Materi ke MK

Plt Menkominfo Mahfud MD menjelaskan bahwa proyek Satelit Satria 1 tidak terkait dengan kasus korupsi BTS 4G BAKTI yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung RI (Foto: video pernyataan Mahfud MD mengenai Peluncuran Satelit Satria 1).

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD mempersilahkan bagi pihak yang menolak atau tidak menerima penetapan Undang-undang omnibus law tentang Kesehatan yang sudah disahkan DPR RI dapat menempuh jalur uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena ini sudah selesai, sudah berlaku. Tapi, ada yang merasa masih sangat penting untuk diubah, itu masih ada Mahkamah Konstitusi, silakan nanti masuk ke situ, dijelaskan alasannya," kata Mahfud kepada wartawan, Dikutip Kamis 14 Juli 2023.

Mahfud menjelaskan, setiap pengesahan Undang-undang (UU) pasti ada yang setuju dan tidak setuju, tapi bila itu sudah disahkan maka menjadi sah, namun tetap ada jalur hukum lainnya yang mengatur terkait adanya keberatan melalui MK.

"Bukan hanya undang-undang (UU) kesehatan, Undang-undang apapun kalau dibahas pasti ada setuju ada yang tidak. Sesudah disahkan pasti begitu," ucapnya. Dilansir dari Antara.

Mantan Ketua MK ini mengemukakan, apabila sudah selesai ditetapkan sebagai undang-undang maka harus dilaksanakan. Dalam bernegara harus tunduk pada mekanisme konstitusional.

"Kalau masih merasa tidak puas dan ingin agar Undang-undang Kesehatan itu tidak berlaku yang sekarang beberapa materinya itu, di konstitusi mempersilakan menguji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)," pungkasnya.

DPR RI mengesahkan RUU Kesehatan Omnibus Law menjadi Undang-undang. Hal ini disambut baik Presiden Joko Widodo, meskipun mendapat penolakan dari berbagai organisasi profesi bidang kesehatan.

2 dari 2 halaman

IDI Tempuh Langkah Hukum

Tenaga medis tolak RUU Kesehatan Omnibus Law — DPR menjadwalkan pengesahan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 hari ini Selasa (11/7/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) bersama empat organisasi profesi menempuh langkah hukum berupa pengajuan judicial review atas Undang-undang Kesehatan ke MK.

"Kami dari IDI bersama dengan empat organisasi profesi akan menyiapkan upaya hukum sebagai bagian tugas kami sebagai masyarakat yang taat hukum untuk mengajukan judicial review," kata Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi dalam keterangannya di Jakarta.

Adib menilai UU Kesehatan cacat secara hukum sebab disusun secara terburu-buru dan tidak transparan tanpa memperhatikan aspirasi dari semua kelompok, termasuk profesi kesehatan.

Selain itu, kata Adib, masih banyak substansi di dalam UU Kesehatan yang belum memenuhi kepentingan kesehatan rakyat Indonesia. IDI juga menyorot pencabutan sembilan undang-undang lama yang diselesaikan dalam UU Kesehatan Omnibus Law dalam waktu enam bulan.