Sukses

Ganjar Pranowo Puji Infrastrukur Presiden Jokowi saat Bahas Bonus Demografi di Hadapan Generasi Muda

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuji kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi perihal pembangunan infrastrukur saat memapatkan ihwal bonus demografi.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuji kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi perihal pembangunan infrastrukur saat memapatkan ihwal bonus demografi.

Hal tersebut disampaikan bakal calon presiden atau capres PDIP itu dalam acara Young on Top National Conference (YOTNC) 2023 di Pusat Perbelanjaan, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2023). Acara itu dihadiri banyak kalangan generasi milenial.

Mulanya Ganjar Pranowo ditanyai perihal apa yang membuatnya yakin dapat menang di kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Namun, Ganjar menolak untuk menjawab pertanyaan tersebut lantaran diundang sebagai Gubernur bukan bakal capres.

"Yang mesti kita pikirkan sebenarnya bukan saya jadi atau tidak, sebenarnya kita punya common sense, problem bangsa ya. Pertama, adalah bonus demografi," ujar Ganjar, Sabtu (15/7/2023).

Menurut Ganjar, untuk menghadapi bonus demografi, Indonesia masih kekurangan lapangan pekerjaan. Sehingga, kata dia dibutuhkan job creation atau menciptakan lapangan kerja baru.

Ganjar menyampaikan, bahwa peluang di bidang kewirausahaan atau entrepreneur mesti kita ciptakan. Di Indonesia, kata tingkat masyarakat yang berwirausaha masih rendah, hanya ada sekitar 3-4 persen dari yang seharusnya 14 persen.

"Untuk kita cepat, untuk kita bisa menembus, dan untuk kita bisa melompati itu maka infrastruktur mesti disiapkan. Pak Jokowi sudah buat tuh infrastrukur transportasinya keren, jalannya sudah bagus, tol-tolnya," ungkap Ganjar.

 

2 dari 4 halaman

Pembangunan Infrastruktur Harus Dijaga dan Dilanjutkan

Ganjar menuturkan, pembangunan infrastrukur yang sudah baik itulah yang mestinya dijaga dan dilanjutkan. Asalkan, kata dia semua elemen masyarakat kompak berada pada keinginan yang sama untuk menjadi negara yang lebih maju.

"Kalau kemudian semua berada pada kehendak yang sama, semua berada pada keinginan yang sama, maka ada value yang dipegang juga harus sama bahwa iya kita mau maju," kata dia.

"Kalau kita mau maju, tantangannya adalah dunia berubah, terjadi disrupsi kita harus hadapi," jelas Ganjar.

 

3 dari 4 halaman

Survei Indostrategic: Sebagai Petugas Partai, Jokowi akan Dukung Ganjar di Pilpres 2024

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umam menyatakan dari hasil survei terbaru lembaganya, sebanyak 74 persen masyarakat yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden (pilpres) 2024. Sebab Jokowi merupakan salah satu petugas partai dari PDI Perjuangan (PDIP).

Hal ini disampaikan Khoirul saat memaparkan hasil survei nasional bertajuk Keberlanjutan vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024 secara daring, Jumat 14 Juli 2023.

Responden, kata dia, diberikan pertanyaan siapa sosok calon presiden (capres) yang akan didukung Presiden Jokowi hari ini.

"Masyarakat merasa bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai dari PDIP. Maka dipersepsikan 74 persen Pak Ganjar Pranowo yang akan didukung Pak Jokowi," kata Khoirul Umam.

Namun, kata Khoirul, hasil berbeda diperoleh mengenai pandangan elite politik terkait dukungan Jokowi pada kandidat capres lain. Dia menyatakan, mayoritas para elite meyakini dukungan Jokowi perlahan bergeser ke Prabowo Subianto.

"Tapi, di level elite, cukup kuat bahwa dukungan Pak Jokowi mulai bergeser kepada Pak Prabowo Subianto. Itu dalam konteks intelektual. Berimplikasi positif pada elektabilitas Prabowo Subianto sendiri," ucap Khoirul Umam.

Kemudian, di sisi elektoral hanya 19,3 persen masyarakat yang akan mengikuti pilihan Presiden Joko Widodo saat pilpres 2024. Ada 56,6 persen responden yang mengatakan tidak akan mengikuti capres pilihan Presiden Jokowi.

"Ternyata dukungan Presiden Jokowi kurang begitu mendapatkan impact yang signifikan," ucap Khoirul Umam.

Adapun survei dilakukan dalam periode 9-20 Juni 2023 dengan melibatkan 1.400 responden di 38 provinsi di Indonesia dan margin of error sebesar 2,62 persen.

 

4 dari 4 halaman

Jokowi Petugas Partai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pernah melontarkan istilah "petugas partai" kepada Joko Widodo (Jokowi). Sebutan ini pun menimbulkan berbagai penafsiran di sejumlah kalangan.

"Pak Jokowi, sampeyan tak (saya) jadi capres, tapi anda adalah petugas partai yang harus menjalankan tugas partai," ujar Megawati di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Istilah petugas partai kemudian melekat pada Jokowi sampai saat ini. Meski sudah menjadi orang nomor satu, image sebagai petugas partai yang harus tunduk terhadap partai, melekat pada Jokowi.

Saat memberi sambutan di Sekolah Calon Kepala Daerah di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, Megawati Soekarnoputri mengatakan, penyebutan bagi para kader partainya yang maju sebagai pemimpin di daerah dengan sebutan petugas partai merupakan aturan yang tidak dapat diganggu gugat dan telah disepakati oleh seluruh kader PDIP.

"Siapa yang mau jadi (kepala daerah) dari PDIP, pasti akan disebut begitu, dan mestinya merasa bangga. Anggota belum disebut petugas partai. Lalu, siapa yang menjadi petugas partai, pastinya adalah kader," ujar Megawati.

Ia mempersilakan bila ada calon kepala daerah yang tidak suka dengan penyebutan atau apa yang diterapkan di PDIP untuk mundur dari pencalonan. "Kalau tidak mau disebut dengan itu, monggo, jangan ambil tempat di PDI Perjuangan," tegas dia.

Tidak hanya kepala daerah, bahkan menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diusung PDIP juga disebut sebagai petugas partai. Mega juga tak menampik karena penyebutan itu, dirinya banyak dihujat.

"Memang betul, Pak Jokowi ditugasi oleh saya selaku Ketua Umum. Kamu Gubernur DKI, karena saya lihat kamu akan mampu lebih menjadi pimpinan nasional, maka saya memberi mandat kepada kader bernama Joko Widodo sebagai petugas partai. Eh, saya di-bully setengah mati oleh media," kata Mega.

Megawati menegaskan, kepada tiap calon kepala daerah dari PDIP harus taat dan patuh dengan aturan yang telah ditetapkan oleh partai.

"Segala tugasnya harus sesuai dengan apa yang dijadikan perintah partai. Karena kita partai ideologi, dan ideologi kita Pancasila. Jabarannya Trisakti, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Visi-misi harus di-blending di situ," kata Megawati.