DPR Siap Tindaklanjuti Aduan Asisten Pemerintahan Pemkab Musi Banyuasin soal Mafia Tambang

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh (Dok. DPR RI)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Pangeran Khairul Saleh, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah masyarakat dalam mencari keadilan. Menurut dia, Komisi III DPR melalui kewenangannya memiliki fungsi kontrol terhadap kinerja institusi penegak hukum.

"Ini adalah tanda kepercayaan publik terhadap kami terus terjalin dengan masyarakat di Negeri ini. Komitmen kami di Komisi III tentu senafas dengan Konstitusi, khususnya dalam penegakan hukum jangan ada indikasi bahwa hukum kita hanya untuk segelintir orang saja, harus senafas dengan Konstitusi yakni equality before the law," kata Khairul Saleh, dalam keterngan pers diterima, Senin (17/7/2023).

"Kalau memang salah ditegakan, tapi kalau tidak salah jangan dikriminalisasi," pesan dia.

Lebih jauh Khairul Saleh mengingatkan penegakan hukum harus objektif. Ia bahkan meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit memberikan atensi dalam permasalahan ini.

"Trust public yang semakin membaik jangan tercemar dengan menggadaikan integritas kelembagaan atas dugaan ketidakadilan dalam penegakan hukum," harap dia.

2 dari 2 halaman

Berantas Mafia Tambang

Oleh karenanya Khairul Saleh mendesak Mabes Polri dan Satgas Tambang memberangus mafia tambang yang menciptakan konflik atau sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Provinsi Sumatera Selatan.

“Modus digunakan oleh mafia tambang adalah dengan cara menggeser batas daerah dalam melegalkan wilayah tambang. Ini jangan dianggap sepele. Saya selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang memperoleh masukan dari masyarakat, tentu tidak diam,” tegas dia.

Sebagai informasi, seorang Asisten Pemerintahan di Pemkab Musi Banyuasin, Sumatera Selatan bernama Yudi Herzandi mengadu dan memohon perlindungan hukum kepada Pangeran Khairul Saleh.