Jokowi Akan Bentuk Satgas untuk Bantu Kerja Menkominfo

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk satuan tugas (Satgas) untuk membantu kinerja Menteri Komunukasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Wamenkominfo Nezar Patria.

Satgas ini guna mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika.

"Seperti tadi saya sampaikan semuanya bisa dikejar, dipercepat semuanya sehingga sudah ada wamen pun kita tambah satgas karena itu," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023).

Dia menilai persoalan-persoalan yang ada di bidang teknologi komunimasi dan informatika tidak mudah diselesaikan. Terlebih, teknologi informasi saat ini berubah begitu cepat.

"Setelah saya detailkan persoalan-persoalan yang ada di dalam bukan persoalan yang mudah. E-commerce yang sekarang ini kecepatan perubahannya sangat cepat banget," jelasnya.

Jokowi menyampaikan pembentukan satgas ini akan dilakukan bersama Menkominfo dan Wamenkominfo. Hingga kini, pembentukan satgas masih dalam tahap pembahasan.

"Belum, nanti dengan Pak Menteri dengan Pak Wamen akan kita bicarakan, karena ini bukan persoalan mudah," ujar Jokowi.

Sementara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan dirinya menunggu arahan dari Presiden Jokowi terkait pembentukan satgas. Dia pun siap mengikuti visi dan misi Jokowi.

"Itu nanti Pak Presiden kan udah bilang kan? Pokoknya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Karena enggak ada visi menteri menteri enggak ada. Ini kita menjalakna visi misi presiden," tutur Budi Arie.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan alasannya menunjuk Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, menggantikan Johnny G.Plate  yang ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Dia menegaskan penyelesaian BTS harus diutamakan. Disamping itu, Jokowi menyebut penyelesaian kasus hukum korupsi BTS juga harus berjalan.

"Kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, satu setengah tahun kurang sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo penyelesaian BTS itu harus diutamakan," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Senin (17/7/2023).

"Penyelesaian hukum silakan berjalan kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS nya juga harus tetap berjalan," sambungnya.