Menko PMK: Belum Ada Indikasi Pelanggaran Institusional Terhadap Ponpes Al-Zaytun

Liputan6.com, Jakarta - Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, sampai saat ini tidak ada pelanggaran yang sifatnya kelembagaan atau institusi terhadap Ponpes Al-Zaytun. Menurutnya, penanganan Al-Zaytun harus dibedakan antara individu dan lembaga.

"Yang jelas kasus ini bukan kasus yang berkaitan dengan institusi tetapi individu, salah satu pimpinan yang kebetulan memimpin lembaga itu. Sehingga kita harus bisa memisahkan antara kasus yang sifatnya individual dengan kasus yang sifatnya kelembagaan," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2023).

"Sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda atau indikasi bahwa ada pelanggaran yang sifatnya institusional itu sehingga penanganannya juga akan kita pisah," sambungnya.

Muhadjir menyebut, proses hukum terkait kasus pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang tetap berjalan. Namun secara kelembagaan, aktivitas pendidikan di Al-Zaytun tak boleh terhambat.

"Biar aja kalau ada pemimpinnya yang tersandung kasus, entah itu perdata atau kriminal, itu ya diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, berasas praduga tak bersalah," katanya.

"Sementara institusinya harus tetap berjalan seperti biasa, termasuk proses pendidikannya termasuk berbagai macam usaha di situ, tidak boleh terhambat tidak boleh terganggu oleh adanya seorang yang kena kasus itu," ujar Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir belum bisa memastikan ada atau tidaknya ajaran menyimpang di Ponpes itu. Dia masih menunggu kepastian hukum terhadap kasus yang menyeret pemimpin Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang.

"Itu kan kita belum tahu, nanti biar pengadilan yang memastikan, kan sekarang masih dalam proses kan, itu kan masih dalam tahap penyidikan kan, jadi kita belum bisa memastikan apakah itu menyimpang atau tidak," ujar Muhadjir.