Sukses

PPDB Jawa Barat, Ini Jumlah Pendaftar SMA Sederajat yang Didiskualifikasi

Sebanyak 4.791 pendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 untuk tingkat SMA, SMK, SLB di Jawa Barat didiskualifikasi atau dicoret, yang umumnya lantaran dokumen tidak sesuai dan persoalan kartu keluarga (KK).

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 4.791 pendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023 untuk tingkat SMA, SMK, SLB di Jawa Barat didiskualifikasi atau dicoret, yang umumnya lantaran dokumen tidak sesuai dan persoalan kartu keluarga (KK).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, proses verifikasi masih terus berlanjut. Karena itu, jumlah pendaftar PPDB melalui jalur zonasi yang didiskualifikasi diperkirakan akan bertambah.

"Masih berproses. Tetapi sementara sudah sebanyak itu yang kita batalkan dari jalur zonasi," kata dia di Bogor, Jumat (21/7/2023).

Ridwan Kamil mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim agar PPDB segera dievaluasi karena kerap menimbulkan persoalan setiap ajaran baru.

"Sudah saya sampaikan ke Pak Menteri untuk melakukan evaluasi supaya tahun depan tidak ada lagi drama-drama yang melelahkan seperti yang kita lihat sekarang," ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, paling banyak peserta yang didiskualifikasi berada di Kantor Cabang Dinas (KCD) 1 Kabupaten Bogor yaitu sebanyak 1.635 orang, KCD 3 Kabupaten Bekasi 589 orang, KCD 3 Kota Bekasi 307 orang, dan KCD 8 Kabupaten Bandung sebanyak 410 orang.

 

2 dari 2 halaman

Kisruh PPDB 2023, Jokowi: Selesaikan Baik-Baik di Lapangan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut sejumlah permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2023 memang terjadi di semua daerah. Namun, dia menekankan agar permasalahan itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik.

"Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi ada semuanya, tapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan," jelas Jokowi dikutip dari siaran pers, Kamis (20/7/2023).

Dia menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan anak-anak Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan di sekolah. Menurut Jokowi, pemerintah baik pusat maupun daerah harus memastikan anak-anak mendapatkan kesempatan tersebut.

"Anak-anak kita harus diberikan peluang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya," katanya.