Kisruh PPDB Online, JPPI Sebut Dugaan Kasus Jual Beli Kursi dan Titipan Pejabat Meresahkan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online masih dibelit banyak masalah. Tak sedikit orang tua murid yang pusing bukan kepalang dengan sistem online tersebut.

Beberapa keluhan juga ditumpahkan warganet di instagram milik Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pelaksanaan PPDB online pada tahun 2023 lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, berbagai kecurangan ditengarai kerap kali terjadi.

"PPDB sudah selesai, tapi mewariskan masalah yang tak pernah usai. Pada hari Senin, 17 Juli 2023 kemarin, JPPI mendapatkan 11 pengaduan dari masyarakat yang melaporkan soalnya banyaknya kasus jual beli kursi dan jatah titipan pejabat yang sengaja dibiarkan," kata Ubaid kepada Liputan6.com.

Menurut dia, masyarakat geram dengan langkah cepat dan sigap pihak sekolah dan pemerintah yang melakukan pencoretan terhadap calon siswa yang melakukan kecurangan administrasi saat PPDB. 

Namun, sisi lain masyarakat menyayangkan pemerintah lamban dalam menindaklanjuti laporan warga tentang oknum sekolah atau pemerintah yang melakukan praktik terselubung jual beli kursi dan jatah titipan pejabat. 

Ubaid menyebut aduan yang diterimanya bersumber dari kasus yang terjadi di provinsi Banten dan Jawa Barat. "Kasus ini tidak hanya terjadi di dua provinsi tersebut, tetapi juga terjadi di provinsi yang lain. Kasus ini terkesan sumir, gelap, dan susah dibuktikan. Karena itu, selalu terjadi tiap tahun, tapi menguap begitu saja," ucap dia.

Karena hal itu, dia meminta agar Kemendikbud dan Dinas Pendidikan dapat saling berkoordinasi dengan multi-stakeholder untuk mengungkap kasus yang ada. Ubaid menyebut koordinasi tersebut harus melibatkan banyak pihak dan butuh political wil yang serius.