Liputan6.com, Jakarta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi penyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memintanya agar melanjutkan program kerja gubernur yang menjabat sebelumnya. Heru Budi sepakat pemimpin harus memiliki kesinambungan.
Hal ini disampaikan Heru ditemui usai Penyampaian Jawaban Pendapat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022.
Baca Juga
"Pemerintah itu harus berkesinambungan. Saya juga harus menjalankan program yang lalu ya," kata Heru Budi Hartono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7/2023).
Advertisement
Oleh sebab itu, Heru menyebut setuju melanjutkan program kerja gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Heru mencontohkan, program normalisasi Kali Ciliwung yang mangkrak sejak era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tengah dia lanjutkan.
"Program gubernur sebelumnya pembangunan harus berkelanjutan. Kita jalani Ciliwung, perbaikan jalan kita jalanin, KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) kita jalanin, semua kita jalanin," jelas Heru.
Selanjutnya, Heru menyampaikan juga akan meneruskan program kerja Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan berupa pengembangan Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan berorientasi transit. Dia berujar, sebagian program itu akan dijalankan.
"TOD itu sudah sebagian kita jalankan. Termasuk TOD di Tanah Abang, TOD lainnya di Jaksel. Saran dari PKS untuk perkembangan pembangunan ekonomi. Saya akan lanjutkan, saya teruskan," ucap dia.
Â
Pesan Nasdem
Sebelumnya, dalam penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Fraksi NasDem dan PKS DPRD DKI Jakarta meminta Heru melanjutkan sejumlah program gubernur sebelumnya.
Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mewanti-wanti Heru agar tidak ikut terlibat menjalankan politik praktis selama memimpin Ibu Kota. Heru diminta fokus menjalankan program kerja prioritas.
"Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengingatkan kepada Pj Gubernur agar dapat bekerja lebih konsen lagi terutama dalam menjalankan program-progam prioritas gubernur dan tidak ikut dalam berpolitik praktis," kata Anggota Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7/2023).
Selain itu, Jupiter menekankan agar Heru Budi juga tetap meneruskan program gubernur sebelumnya. "Tetapi tetap menjalankan dan mengawasi jalannya program-progam gubernur terdahulu," ucap Jupiter.
Â
Advertisement
Kritikan PKS
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono lamban melakukan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) atau kota berorientasi transit.
"Pengembangan TOD ini seperti berjalan ditempat, sementara pengembangan transportasi publik terus dilakukan termasuk dengan mempercantik halte-halte bus Transjakarta," kata Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli.
Padahal TOD, kata MTZ memiliki prospek dan potensi yang besar dalam mendukung perekonomian di daerah penyangga Jakarta dan sekitarnya. Sekaligus, ujar dia dapat mendorong penggunaan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Fraksi PKS meminta agar pengembangan TOD kembali dilanjutkan dan dipercepat ditengah upaya kitauntuk terus mengembangkan transportasi publik melalui pengembangan dan pengoperasian berbagai moda transportasi publik," kata dia.