Misbakhun Dorong Pemanfaatkan Dana Desa untuk Cegah Stunting

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong para kades di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur agar mampu mengoptimalkan dana desa sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaannya. Menurut dia, para kades berada di posisi terdepan dalam melayani masyarakat desa, sekaligus membantu pemerintah mengurangi stunting.

Misbakhun menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara pada woskshop atau lokakarya bertema 'Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Tranbsformasi Ekonomi Desa Berkelanjutan' di Kantor Pemda Probolinggo, Jumat (15/9/2023).

Legislator Partai Golkar itu menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak memimpin pemerintahan langsung memprioritaskan pengucuran dana desa sejak 2015. Misbakhun menjelaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama periode 2015 hingga 2023 telah mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih dari Rp 500 triliun.

"Dengan adanya dana desa ini diharapkan lahir semangat pembangunan dari desa, di mana kemiskinan dapat dientaskan, pembangunan infrastruktur dapat dioptimalkan, serta pendidikan dapat diselenggarakan seluas-luasnya,” kata Misbakhun dalam workshop itu.

Misbakhun juga menggandeng sejumlah pembicara lain yang berkompeten untuk menjadi narasumber dalam lokakarya itu, antara lain, Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Adityawarman Darudono, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim Abul Chair, dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim Taukhid.

Di hadapan ratusan kades peserta workshop, Misbakhun memaparkan dana desa sempat diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun, setelah pandemi berlalu, pemerintah memprioritaskan dana desa untuk penanganan stunting.