Liputan6.com, Jakarta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal melakukan audit terhadap pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Dia akan melibatkan Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses audit JIS.
"Nanti audit Inspektorat, sama kami minta juga BPKP," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, dikutip Selasa (25/7/2023).
Baca Juga
Sayangnya, Heru tak menjelaskan secara rinci kapan proses audit tersebut bakal dilakukan. Pasalnya, kata Heru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sudah melakukan audit terhadap JIS.
Advertisement
"Ya nanti kita lihat (kapan audit Inspektorat dan BPKP dilakukan), kan kemarin juga ada hasil audit BPK," ucap Heru.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang kini menjadi polemik.
"Bentuk Pansus JIS jika dipandang perlu, apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat sekitar Rp 4,4 triliun dari PEN dan APBD DKI," kata Rio kepada wartawan, Senin, 10 Juli 2023.
Terlebih, polemik pembangunan JIS yang tak sesuai standar ini disorot usai klarifikasi konsultan desain, Buro Happold yang menyebut proyek Jakarta International Stadium (JIS) tidak sesuai dengan konsep atau panduan desain orisinal dari Buro Happold.
Selain itu, dalam pernyataan resminya Buro Happold juga menyatakan, tidak pernah diminta untuk mendesain JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Buro Happold menegaskan tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian.
Dugaan Malpraktek Pembangunan JIS
Lebih lanjut, Rio menilai klarifikasi dari Buro Happold menegaskan adanya malpraktek dalam pembangunan JIS. Oleh sebab itu, Rio mengaku tak heran dengan mencuatnya kekurangan JIS akhir-akhir ini.
"Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas satdion JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya," jelas dia.
Konkritnya, lanjut Rio, harus ada penanganan teknis mendasar baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk sarana prasarana JIS. Rio juga mengusulkan, agar JIS diaudit secara total.
"Audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya. DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejawantahan amanat harapan warga," ucap dia.
Advertisement