Usai Luhut Sebut OTT Kampungan, KPK Tangkap Pejabat Basarnas Perwira TNI AU

Ilustrasi KPK — Gedung KPK. Tim penindakan KPK menggelar OTT terhadap pejabat Basarnas. (Liputan6/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengkritik operasi tangkap tangan (OTT) saat menghadiri diskusi terkait tata kelola pelabuhan di gedung KPK, pada Selasa, 18 Juli 2023.

Luhut menyebut OTT bukan sebuah keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Malah, Luhut menyebut kampungan mereka yang berpikir OTT merupakan suatu prestasi.

Baru sepekan Luhut melontarkan pernyataan itu di markas antirasuah, tim penindakan KPK justru bergerak menggelar OTT. Tim satgas melakukan operasi senyap di wilayah DKI Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Selasa (25/7/2023).

Pejabat Basarnas yang ditangkap yakni seorang perwira TNI AU, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Letkol Afri bertugas sebagai Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kepala Basarnas. Selain Letkol Afri, tim penindakan juga mengamankan beberapa pihak swasta.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, Letkol Afri diamankan di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur.

"Betul, tempat ditangkapnya para pihak di antaranya di sekitaran daerah Cilangkap dan Jatisampurna, Bekasi," ujar Ali Fikri dalam keterangannnya, Selasa (25/7/2023).

Ali mengatakan, dalam operasi senyap itu tim penindakan mengamankan sejumlah uang yang nilainya masih dalam penghitungan.

"Iya ada (uang). Mengenai jumlah tentu masih akan dikonfirmasi lebih dahulu kepada pihak-pihak yang ditangkap," kata Ali.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penangkapan terhadap mereka dilakukan pada siang hari.

"Benar KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan, pada tadi siang sekitar jam 14.00 WIB tanggal 25 Juli 2023 di daerah Jakarta dan Bekasi," ujar Ghufron dalam keterangannya, Selasa (25/7/2023).

Ghufron menyebut penangkapan terhadap Letkol Afri dan beberapa pihak swasta itu dilakukan berkaitan dugaan tindak pidana suap pengadaan barang dan jasa.

"Atas dugaan penyerahan uang terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa," kata dia.

2 dari 2 halaman

KPK Punya Waktu 1X24 Jam

Ghufron meminta masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penindakan. Pasalnya, KPK hanya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status mereka yang diamankan.

"Kami masih dalam proses pemeriksaan mohon bersabar untuk informasi lengkapknya akan kami sampaikan esok setelah kami memeriksa selama 1x24 jam," pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Luhut Binsar mengkritik pemikiran yang menyebut KPK tak sukses lantaran jarang menindak pelaku korupsi dengan OTT. Luhut menyebut pemikiran tersebut tak sejalan dengan pemikirannya. Bahkan, Luhut mengatakan pemikiran tersebut kampungan.

"Kalau kurang jumlahnya ditangkap berarti enggak sukses. Saya sangat tidak setuju, kampungan itu menurut saya. Itu ndeso," ujar Luhut di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).

Luhut menyebut, jarangnya operasi senyap yang dilakukan tim penindakan KPK bukan karena merosotnya pemberantasan korupsi. Melainkan lantaran KPK era Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri sukses mengedepankan sistem pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

"Pemikiran modern itu makin kecil yang ditangkap, tapi makin banyak penghematan, itu yang sukses," kata Luhut.

Luhut meminta mereka yang berpikir demikian melihat secara lebih luas apa yang dilakukan oleh lembaga antirasuah. Menurut Luhut, setidaknya KPK sudah menghemat anggaran lantaran berhasil melakukan pencegahan korupsi.

"Bukan maksud saya kampungan, janganlah itu jadi utama. Itu karena keterlaluan, terus ditangkap dan jadi ukuran. Kalau itu menurut saya ndeso, kenapa? Lihat apa yang diperbuat KPK sehingga bisa dihemat akibat tadi pencegahan itu," kata Luhut.

Infografis Harun Masiku Buronan KPK. (Liputan6.com/Triyasni)

Luhut Binsar Pandjaitan
Tokoh
Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo
Lihat Selengkapnya
Luhut Binsar Pandjaitan
KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
OTT KPK
Sistem Operasi
OTT KPK dilakukan ke para pejabat yang terindikasi melakukan korupsi atau pungutan liar di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
OTT KPK
Basarnas
TNI AU