Kesaksian Pejabat BAKTI Terkait Johnny G. Plate Terima Setoran Rp500 Juta Tiap Bulan

Atas keterangan Mirza soal setoran uang Rp500 juta, turut mendapat respons dari Anang maupun Johnny yang duduk sebagai terdakwa. Kedua kompak membantah keterangan Mirza soal setoran uang tersebut yang diberikan setiap bulan.

"Bahwa saya pernah memberikan uang Rp500 juta ke Heppy adalah tidak benar," saut Anang.

"Keterangan beliau ini kan 500 juta per bulan? Dibantah itu?" tanya Hakim Ketua Fahzal Hendri.

"Itu tidak benar," saut Anang.

Senada dengan Anang, Johnny G. Plate juga tidak membenarkan soal setoran uang Rp500 juta yang diterimanya. Adapun, kalau uang itu disetorkan ke sekretaris Heppy ia mengklaim tak pernah diterimanya.

"Yang Rp500 juta gimana?" tanya Hakim Ketua Fahzal Hendri ke Johnny.

"Kan tidak menyebut saya tadi. Dia nyebut buat Heppy bukan buat saya," ujar Johnny.

"Iya itu bukan saudara, bantah itu?" timpal Fahzal.

"Ya. Saya bantah karena ke saya tidak (pernah menerima). Saya tidak tahu ke yang lain (soal Heppy terima uang)," tutur Johnny.

Dalam dakwaan, Johnny G. Plate disebut mendapat setoran dari Anang Achmad Latief sebesar Rp500 juta setiap bulannya. Dana itu disebut dipakai untuk operasional tim pendukung Menteri Johnny dikala menjabat.

Adapun uang Rp500 juta itu telah disetorka. selama 20 kali antara Maret 2021 sampai Oktober 2022. Bila ditotal, mantan Menkominfo Johnny menerima sekitar Rp10 miliar yang diserahkan lewat Heppy Endah Palupy.

Dalam sidang kali ini turut duduk tiga terdakwa; Eks Menkominfo, Johnny G Plate; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA); Anang Achmad Latif; dan Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Akibat proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022 yang merugikan keuangan negara mencapai Rp8,03 triliun.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com