Gubernur Sumut soal Hukuman Tembak Mati Begal: Bisa, Asal Indonesia Berstatus Darurat Sipil

Edy setuju bahwa perlu ada penindakan tegas terhadap pelaku begal. Hanya saja, dia menilai langkah tersebut baru bisa diberlakukan apabila status Indonesia dirubah menjadi darurat sipil.

"Perlu, tapi ada langkah yang tidak seperti itu, kalau tak bisa ya kita ubah daruratnya, kan darurat sipil itu pemberlakuannya nanti panjang urusannya," ucap dia.

"Tapi saat ini kan baru melakukan kegiatan kenakalan yang meningkat menjadi kejahatan sehingga mengorbankan orang lain, masih bisa kok terkendali," sambung Edy.

Dia menututkan bahwa situasi di Medan sudah terkendali. Edy mengatakan langkah itu merupakan bentuk emosional kepala daerah yang warganya menjadi korban begal.

"Saya yakin emosional seseorang karena rakyatnya banyak terlalu diganggu korban dan segala macam," ucap Edy.

Sementara itu, Amnesty International Indonesia mendesak Wali Kota Medan Bobby Nasution mencabut pernyataan yang mendukung aksi tembak mati begal. Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena khawatir, pernyataan Bobby Nasution tersebut menjadi legitimasi bagi pembunuhan di luar hukum dalam kasus-kasus lainnya.

Hal itu sangat berbahaya karena tindakan tersebut dilakukan tanpa proses peradilan yang adil, sehingga bisa berdampak bahkan pada individu yang belum terbukti bersalah.

"Kami mendesak Wali Kota Medan segera menarik pernyataan yang mendukung Polrestabes Medan menembak mati secara sewenang-wenang terduga pelaku tindak kejahatan," kata dia di Jakarta, Rabu, (13/7/2023).

Wirya Adiwena mengatakan, tidak pantas seorang kepala daerah mendukung tindakan di luar hukum seperti tembak mati begal, apalagi jika dilakukan aparat kepolisian.

"Penembakan yang dilakukan anggota Polrestabes Medan terhadap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan begal merupakan pembunuhan di luar hukum," katanya.