DPD Golkar Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Terkait Munaslub

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Firman Soebagyo mengingatkan, ada ancaman hukuman bagi kader Golkar yang mewacanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Dorongan Munaslub itu untuk mengganti arah dukungan Golkar terkait calon presiden.

Firman menuturkan, konsekuensi kader yang tidak menjalankan keputusan partai bisa dipecat. Ia mencontohkan hal yang terjadi di Golkar pada Pemilu 2004 lalu.

"Ada kader yang dipecat dari keanggotaan partai karena menentang dan melawan keputusan DPP Partai Golkar saat itu, dan ini bukan main-main. Partai Golkar tetap menjunjung tinggi azas PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela). Kami ingin mengingatkan semua jajaran kader harus menyadari konsekuensi akibat perbuatan dan tindakannya itu," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (16/7/2023).

Firman mendesak Ketua Dewan Etik Golkar untuk memproses dan menindak tegas kader yang tidak menjalankan keputusan Munas 2019 untuk mendukung Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.

"Kami mendesak agar Ketua Dewan Etik Partai Golkar segera mengambil langkah tegas memberikan peringatan kepada kader-kader tersebut," kata Firman

Munas 2019 yang juga diperkuat dengan hasil keputusan Rapimnas telah memberikan mandat kepada Airlangga untuk menentukan sikap politik terkait pencalonan presiden. Firman menegaskan seluruh kader Golkar harus menaati dan mengamankan keputusan itu.