Sukses

PDIP Siap Gugat Rocky Gerung: Pernyataannya Tak Bisa Lagi Dikategorikan Kritik, tapi Sudah Ujaran Kebencian

PDI Perjuangan mengutuk pernyataan Rocky Gerung yang menyerang Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, Rocky telah menghasut publik dan menghina kepala negara.

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan mengutuk pernyataan Rocky Gerung yang menyerang Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, Rocky telah menghasut publik dan menghina kepala negara.

“Kami menilai pernyataan bahwa Presiden itu sebagai “bajin**n yang tol**” adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar dan kemandulan akal sehat. Rocky Gerung secara sadar sedang berusaha menghasut publik dengan kata-kata yang sangat menghina, tendensius dan nirbudi pekerti,” kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (1/8/2023).

Hasto mengklaim, PDIP menghormati setiap perbedaan pendapat dalam negara demokrasi dan hal tersebut juga menjadi kultur kepemimpinan Jokowi. Namun, ia menilai yang dilakukan Rocky Gerung sudah masuk delik penghinaan terhadap Presiden.

“Tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kritik, dan bahkan sudah masuk ke kategori ujaran kebencian. PDI Perjuangan memprotes keras dan meminta Rocky Gerung untuk meminta maaf. Jangan manfaatkan kebaikan Presiden Jokowi yang membangun kultur demokrasi dengan respek terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi, lalu dipakai mencela Presiden dengan cara-cara yang tidak berkeadaban,” kata Hasto.

Hasto menegaskan, pihaknya akan meminta Badan Bantuan Hukum menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung atas berbagai pernyataannya yang selama ini banyak kami diamkan, tetapi semakin hari semakin tidak mencerminkan intelektualitasnya dengan pernyataannya yang sembarangan.

“Pak Jokowi tidak hanya Presiden RI. Beliau adalah kader kami. Partai berdiri di depan jika ada yang merendahkan harkat dan martabat presiden,” kata dia.

2 dari 2 halaman

Dinilai Memprovokasi

PDI Perjuangan menilai pernyataan Rocky Gerung di hadapan kelompok buruh, khususnya mengenai berbagai keputusan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) Joko Widodo, sebagai hal tak benar, dan cenderung hanya berupaya memprovokasi untuk adu domba.

“Mengingatkan kami akan politik devide et impera yang dahulu dipakai oleh Penjajah. Faktanya, Presiden Jokowi dan pemerintahannya selalu mengedepankan dialog dan berjuang meningkatkan produktivitas buruh dan kesejahteraan buruh,” pungkas Hasto.