Pakar Hukum Soroti Kejagung Periksa Airlangga Hartarto: Kebijakan Tak Bisa Dikriminalisasi

Adapun soal Kejagung yang menyebut adanya benang merah antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan mantan Mendag Muhammad Lutfi di kasus mafia minyak goreng, Gde menegaskan tidak bisa begitu saja menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan keduanya.

"Ya kita nggak bisa secara apriori menyuruh orang, belum tentu. Bahwa ada kaitannya iya. Saya bisa katakan iya, karena itu berbicara tentang perekonomian, antara lain minyak goreng. Bisa jadi dalam konteks ini Pak Airlangga dipanggil untuk konfirmasi apakah anda pernah mengeluarkan kebijakan di bidang perekonomian pada umumnya, dan khususnya di bidang minyak goreng," beber Gde.

"Nggak salah kalau beliau dimintai keterangan seperti itu. Enggak ada masalah menurut saya. Yang jelas pasti ada korelasi dalam arti hubungan kerja. Cuma sekali lagi kembali ke awal, apakah kemudian kebijakan itu bisa dikriminalisasi," tukasnya.

Gde menerangkan, kebijakan itu tidak dapat lepas kaitannya dengan kewenangan bebas atau vrij bevoegdheid, discretionary power atau Freies Ermessen. Secara singkat, Freies Ermessen dalam konteks pemerintahan merupakan kebebasan yang diberikan kepada badan/pejabat pemerintah/Administrasi Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan Administrasi Negara terhadap kehidupan sosial ekonomi warga negara yang semakin kompleks.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, Freies Ermessen dilakukan oleh Administrasi Negara dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in concreto terhadap suatu masalah tertentu;

2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat Administrasi Negara memberikan kebebasan sepenuhnya; dan

3. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya Administrasi Negara diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri hal-hal yang tidak ada pengaturannya untuk menjawab persoalan konkret yang dihadapi.

"Kewenangan bebas, diskresi, atau Freies Ermessen itu melekat pada Administrasi Negara/Pejabat Pemerintah atau inherent aan het bestuur yang diaktualisasikan ke dalam bentuk kebijakan. Suatu kebijakan tidak mungkin dapat dituntut untuk diajukan ke pengadilan, apalagi dikenakan sanksi pidana, karena dasar hukum kebijakan yang akan menjadi dasar penuntutannya memang tidak ada," tuturnya.

Dengan kata lain, ujar Gde, pengadilan tidak boleh mengadili kebijakan lantaran hakim tidak boleh mempertimbangkan doelmatigheid dari suatu perbuatan pemerintah, sebab fungsi dan kompetensi peradilan dalam suatu negara hukum hanya terbatas pada aspek rechtmatigheid.

Mengutip pernyataan Belinfante, bahwa hakim tidak boleh duduk di atas kursi administrasi, yang memikul tanggungjawabnya sendiri. Atas dasar itu, ketika hakim memberikan pertimbangan terhadap tindakan Administrasi Negara dalam bentuk kebijakan yang diajukan kepadanya, haruslah menghormati kebijakan Administrasi Negara.

"Hakim tidak boleh menilai lagi pertimbangan kepentingan kekuasaan Administrasi Negara. Dengan demikian, kebijakan tidak dapat dikriminalisasi atau dipidana," Gde menandaskan.