Hakim Gazalba Saleh Divonis Bebas, Mahfud Md Koordinasi dengan KPK Tempuh Jalur Kasasi

Liputan6.com, Jakarta Hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh (GS) divonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung terkait kasus korupsi. Terkait ini, Menko Polhukam Mahfud Md akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menempuh jalur kasasi.

"Nanti akan saya koordinasikan untuk naik ke kasasi, KPK ya karena yang mewakili negara itu KPK," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023).

"KPK kita koordinasikan untuk kasasi. Koordinasi ya, bukan mendikte. Yang jelas hukum ini harus ditegakkan," Mahfud menegaskan.

Dalam hukum pidana, menurut Mahfud, lawan dari pihak terpidana adalah negara. Maka dari itu, ada upaya hukum yang bisa ditempuh negara.

"Prinsipnya itu urusan Mahkamah Agung. Tetapi yang jelas kalau dalam hukum pidana itu lawan dari pihak terpidana itu adalah negara, bukan orang," jelas Mahfud.

"Oleh karena negara sejauh mana ada upaya hukum yang bisa ditempuh, negara akan lakukan," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh (GS) sudah dibebaskan dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) pada Selasa, 1 Agustus 2023 malam.

Dia dibebaskan dari rutan lantaran menerima vonis bebas dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung.

Gazalba menerima vonis bebas atas kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

"Betul, sesuai amar majelis hakim, maka jaksa membuat berita acara pengeluaran dari tutan terhadap terdakwa dimaksud tadi malam sekitar pukul 20.30 WIB dari Rutan Podam Jaya Guntur," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (2/8/2023).

Ali memastikan, KPK tetap akan mengusut kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gazalba Saleh (GS) meski sudah divonis bebas dalam perkara suap pengurusan perkara di MA.

"KPK segera lanjutkan proses penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU atas nama tersangka GS dimaksud hingga membawanya pada proses persidangan," kata Ali.

Ali menyebut, KPK pada prinsipnya menghormati setiap putusan yang ditetapkan majelis hakim. Hanya saja, dalam penanganan kasus suap Gazalba Saleh ini KPK meyakini telah memiliki kecukupan alat bukti.