Komnas LP-KPK Apresiasi Jokowi Minta Airlangga Hartarto Perbaiki Tata Kelola PMI

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera memperbaiki tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari waktu keberangkatan, pekerjaaan, hingga kembali ke Tanah Air.

Hal itu diharapkan dapat meningkatkan perlindungan PMI ke arah yang lebih baik lagi.

Wasekjen Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP-KPK), Amri Abdi Piliang menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi saat Rapat Terbatas (Ratas) bersama Menaker Ida Fauziah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Polhukam Mahfud Md.

“Kami juga mengingatkan Presiden Joko Widodo agar turut mengevaluasi kinerja BP2MI, apakah yang dilakukan telah sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017, Peraturan Presiden No.90 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2021,” tutur Amri kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).

Menurut dia, hal itu sangat penting agar semua tugas dan fungsinya dapat sesuai dengan harapan, tanpa terjadi tumpang tindih dengan Kementrian/Lembaga.

Tidak ketinggalan demi dapat menekan praktik penjeratan utang yang marak terjadi di Taiwan dan Hongkong, yang merupakan bagian dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Praktik Penjeratan Hutang ke negara tujuan Taiwan ini seperti dilindungi oleh Kepala BP2MI melalui Surat Keputusan Kepala BP2MI No.328 Tahun 2022, yang sempat kami gugat ke PTUN. Namun setelah sidang pertama dilaksanakan, beberapa hari kemudian dicabut objek gugatan tersebut untuk menghindari Gugatan LBH Komnas LP-KPK dan digantikan dengan Keputusan Kepala BP2MI No.50 Tahun 2023, yang nilai biaya penempatannya di markup lebih tinggi dari Kepka No.328 Tahun 2022,” jelas dia.

Sesuai perintah Pasal 30 Undang-Undang No.18 Tahun 2017, lanjut Amri, tertera jelas larangan Pembebanan Biaya Penempatan kepada Pekerja Migran Indonesia. Dengan Kepka BP2MI yang mengatur pembebanan Biaya Penempatan kepada PMI, hal itu dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

“Karena telah memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya orang lain dan/atau diri sendiri dan/atau koorporasi, serta mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Penjeratan Hutang yang merupakan bagian dari TPPO, karena berakibat tereksploitasinya PMI diluar negeri harus dipotong gajinya hingga HK$.3.862 per bulan selama 6 bulan,” ujarnya.

Padahal, kata Amri, Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2022 telah memberikan Fasilitas KUR/KTA PMI melalui Bank BNI. Namun, sangat disayangkan para pahlawan devisa itu justru menjadi korban komplotan sindikat mafia ijon atau rente.

“Yang sama sekali tidak pernah menikmati suku bunga subsidi yang diberikan pemerintah dan tidak pernah sama sekali menerima pencairan dana pinjaman KUR/KTA PMI dari Bank pemerintah, lalu siapa yang menikmati?,” katanya.

Selain itu, disinyalir pula adanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang terlibat dalam aksi penjeratan utang tersebut.

Mereka menjadi kepanjangan tangan dari finance asing yang berada di negara penempatan, yang selalu meneror PMI dan majikan dengan ancaman PHK sepihak untuk mendapatkan Klaim Asuransi BPJS.

“Selanjutnya PMI akan menerima surat pernyataan utang yang harus dibayar selama bekerja di negara penempatan, padahal majikan telah memberikan bayaran kepada pihak agensi untuk mendatangkan PMI ke negara mereka,” Amri menandaskan.