Pendidihan Global, Peringatan akan Perubahan Iklim yang Ekstrem?

Beberapa pekan lalu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) António Guterres, juga menyebut saat ini dunia berada pada masa pendidihan global, bukan lagi pemanasan global.

"Perubahan iklim sudah ada di sini. Itu menakutkan. Dan ini baru permulaan. Kita masih mungkin membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius dan menghindari perubahan iklim yang paling buruk. Tapi hanya dengan aksi yang dramatis dan langsung," kata Guterres yang dikutip dari laman PBB.

Pernyataan Guterres tersebut sebagai bentuk respons laporan para ilmuwan yang menyebut Juli 2023 menjadi bulan terpanas sepanjang sejarah. Hal ini berdasar data terbaru dari Organisasi Meteorologi Dunia/World Meteorological Organization (WMO) dan Layanan Perubahan Iklim Copernicus Komisi Eropa/European Commission's Copernicus Climate Change Service (C3S).

Guterres berharap dunia dapat lepas dari sektor bahan bakar fosil sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Selain itu, dia juga mendesak perusahaan-perusahaan, kota-kota, hingga lembaga-lembaga keuangan untuk menghadiri Konferensi Ambisi Iklim dengan membawa rencana perubahan yang kredibel.

"Tak ada lagi greenwashing. Tak ada lagi penipuan. Dan tak ada lagi distorsi terang-terangan terhadap hukum antimonopoli untuk menyabotase aliansi nol emisi," jelas Guterres.

Istilah pendidihan global menjadi hal yang baru di masyarakat. Pengamat iklim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dodo Gunawan menyebut pernyataan António Guterres merupakan penegasan terkait pemanasan global yang sudah pada tahap memprihatinkan. 

Sebab, Perjanjian Iklim Paris (Paris Climate Agreement) yang disetujui pada 2015 berusaha membatasi pemanasan global hingga jauh di bawah 2 celcius, tapi lebih baik pada 1,5 celcius sampai akhir abad ini untuk memerangi perubahan iklim.

"Itu perumpamaan yang sudah sangat mengkhawatirkan terkait dengan pemanasan global. Kondisinya sudah bisa dilihat situasi yang ada saat ini. Saya catat sampai bulan Mei, itu semua sudah mencapai rapor tertinggi," kata Dodo kepada Liputan6.com.

Dia menjelaskan, pada tahun 2023, pemanasan global digambarkan terjadi saat memasuki El Nino. Hal tersebut seperti halnya yang terjadi pada saat 2019. Kondisi saat ini kata dia, merupakan salah satu dampak dari adanya peningkatan suhu panas. Atau selisih anomali suhu udara rata-rata tahunan terus mengalami peningkatan.

"Termasuk wilayah Indonesia. Analisis suhu, ada tren kecenderungan yang terus meningkat dari waktu ke waktu seperti halnya peningkatan global. Di samping itu tentu selain ada tren kenaikan suhu meningkat, ada fluktuasi dari waktu ke waktu musim ke musim," dia menjelaskan.

Pendidihan Global Bentuk Peringatan

Hal yang sama juga disampaikan ahli cuaca dari Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) Deni Septiadi. Dia menyebut istilah pendidihan global yang disampaikan Guterres merupakan bentuk peringatan kepada semua pihak bahwa kondisi iklim yang sedang tidak baik-baik saja. 

"Secara global terjadi peningkatan yang esktrem, kemudian tentu saja semua orang harus mulai memikirkan bagaimana kondisi potensi perubahan iklim dan pemanasan global yang terjadi sekarang ini," kata Deni kepada Liputan6.com

Karena hal itu, dia mendorong semua pihak harus dapat menurunkan berbagai sektor yang dapat menyumbangkan emisi gas rumah kaca. Namun, Deni menilai, di zaman modern banyak pembangunan yang seringkali lupa untuk memperhatikan karakteristik ataupun kondisi lingkungan wilayah tersebut.

"Jadi lingkungan rusak itu indikasi dari potensi dari perubahan iklim. Tidak ada lahan terbuka hijau karena memang lahan sudah tertutupi aspal dan bangunan dan sebagainya. Ini indikasi ruangan yang ada itu sudah sulit untuk menghasilkan, yang mampu meredam gas rumah kaca tadi," papar dia.

Selain itu, Deni juga menyoroti terkait kebijakan penggunaan kendaraan listrik yang dapat mencegah potensi peningkatan gas rumah kaca. Yaitu terkait berbagai komponen yang digunakan.

"Tapi memang komponen-komponennya jadi pertanyaan para peneliti karena industri baterai. Memang salah satunya, perlu juga untuk dipertimbangkan dalam menjaga kondisi lingkungan yang benar bebas emisi karbon tadi," ujar Deni.

Penyumbang emisi gas rumah kaca secara global dihasilkan dari berbagai sektor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2020, sektor energi memberikan kontribusi penyumbang terbesar. 

Kemudian disusul dari sektor IPPU (proses dan produksi industri), pertanian, FOLU (kehutanan dan penggunaan lahan), kebakaran hutan, dan limbah.

Peneliti ahli Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihastin menyatakan, istilah pendidihan global merupakan bentuk politis yang diharapkan agar ada dukungan kuat semua pihak terkait bumi yang semakin memanas. Sebagai ilmuwan, dia mengaku kaget dengan percepatan perubahan iklim yang semaki menggila dalam waktu singkat.

"Bahwa fakta-fakta tentang bumi yang memanas semakin terakselerasi dan cukup mengagetkan ilmuwan. Karena kami membangun berbagai model prediksi dan proyeksi tentang perubahan iklim itu perubahannya kecil. Dan 1,5 derajat Celcius itu diprediksi atau diproyeksi paling akan tercapai 2050, tapi ternyata 1,35 derajat Celcius saja sudah di titik (tahun) 2023," Erma kepada Liputan6.com.

Sebab dampak yang akan ditimbulkan yaitu akan terjadi sejumlah bencana alam salah satunya banjir bandang yang dapat merusak infrastruktur yang ada. Bahkan, korban yang yang terdampak diprediksi juga akan lebih banyak dari sebelumnya.

Selain itu, perubahan iklim ekstrem nantinya dapat mengganggu berbagai sektor yang ada. Mulai dari tatanan sosial hingga perekonomian.

Karena hal itu, dia mendorong semua pihak untuk melakukan perubahan agar tidak semakin tinggi pemanasan bumi secara global. Atau untuk menekan sedemikian mungkin laju karbondioksida (CO2). Salah satunya yaitu dengan gerakan penanaman pohon di berbagai wilayah agar dapat mengganti CO2 menjadi oksigen (O2).

Erma menyebut pohon merupakan solusi yang paling murah dan memiliki peran untuk peredaman di lingkungan masing-masing.  "Karena memang faktanya si pemanasan itu adalah hasil dari proses terperangkap-nya radiasi matahari itu karena banyaknya CO2 yang ada di atmosfer, si rumah kaca itu. Itu kan harus kita redam, kita kurangi. Itu upaya-upaya kecil," ucapnya.

Selain itu dia juga mendorong pemerintah agar segera memetakan daerah-daerah kering, terancam banjir, hingga wilayah yang mudah tenggelam. Erma juga meminta agar ada pembaharuan terkait kebijakan atau regulasi yang jelas dan keseriusan pemerintah terkait perubahan iklim dan menjadikan sebagai isu bersama. 

Sebab selama ini, Erma menilai perubahan iklim hanya dipandang sebagai gangguan untuk perekonomian yang ada di Indonesia. Padahal perubahan iklim harus diatasi bersama layaknya negara maju yang fokus melakukan berbagai perubahan. 

"Upaya kita untuk membangun infrastruktur, membangun perekonomian, kan akan musnah begitu saja kalau terjadi banjir yang luar biasa besar. Itu berapa kerugian yang bisa dihasilkan, ketika dia sudah tidak bisa diatasi," papar dia.

Erma menilai sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia masih tertinggal jauh dibanding berbagai negara lainnya. Untuk sektor energi belum ada eksplorasi yang bisa diperbarui. Misalnya terkait konversi secara serius terhadap energi dari alam. 

Dia mencontohkan, berbagai negara yang sudah mulai beralih menggunakan panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal tersebut menurut Erma karena kurangnya dukungan pemerintah karena anggaran yang tidak sedikit.

"Jadi konversi energi ke energi alam gitu ya, dan itu masih menjadi PR juga. Sehingga saya tidak tahu sampai kapan kita akan bertahan dengan minyak bumi ini, batu bara. Itu kan dua sumber energi yang menghasilkan CO2 terbesar itu," Erma menandaskan.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian mengaku setuju dengan pernyataan Guterres terkait era pendidihan global. Sebab situasi saat ini masuk dalam kategori Kriss iklim yang lebih parah dibandingkan beberapa tahun yang lalu. 

Krisis iklim kata Uli tak hanya menyebabkan gelombang panas saja. Tetapi juga berbagai bencana alam lainnya seperti banjir hingga longsor. Kemudian terjadinya musim yang tidak menentu.

Sektor pertanian juga menjadi salah satu yang akan berdampak. Bahkan krisis iklim dapat mengakibatkan situasi gagal panen di berbagai wilayah yang kering. 

"Selanjutnya kebakaran hutan dan lahan. Kalau dia semakin kering situasinya, semakin panas, maka ini akan memicu percepatan dan perluasan kebakaran hutan dan lahan. Kita tahu sekarang titik-titik api kan mulai banyak ditemukan di beberapa wilayah," kata Uli kepada Liputan6.com.

Bahkan wilayah rentan kebakaran hutan dan lahan rata-rata berada di wilayah-wilayah konsensi perusahaan. Untuk itu WALHI meminta kepada pemerintah agar segera melakukan sejumlah langkah strategis agar perlahan dapat keluar dari krisis iklim. Situasi krisis iklim saat ini kata Uli merupakan bentuk akumulasi dari pilihan ekonomi yang sangat ekstraktif. 

"Misalnya pertambangan, lalu pembangkitan listrik batu bara, energinya, terus kemudian membuka hutan dan lahan untuk sawit dan aktivitas lainnya. Nah itu kemudian harus dilihat sebagai sesuatu yang penting untuk diubah," ucapnya.

Evaluasi Sejumlah Perizinan 

Seharusnya pemerintah dapat melindungi hutan-hutan tersisa untuk dapat dipertahankan fungsinya sebagai penyerap karbon. Atau tidak lagi melakukan deforestasi atau kemudian memberikan hutan menjadi izin-izin konvensi.

Langkah selanjutnya yaitu mulai berhenti membongkar fosil dari tanah. Artinya harus mulai berhenti mengekstraksi batu bara atau membuka lagi konsensi-konsensi nikel yang baru.

"Nah yang selanjutnya, menurut kami penting untuk kemudian pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh perizinan. Karena banyak sekali kemudian praktik-praktik atau izin-izin yang ada sekarang, itu dia melakukan banyak pelanggaran," ujar Uli.

Untuk langkah pendek Uli meminta agar pemerintah dapat cepat menangani sejumlah permasalahan yang ada saat ini. Mulai dari kekeringan hingga kebakaran lahan dan hutan.

Lalu memastikan kembali wilayah-wilayah yang gagal panen untuk mendapatkan akses terhadap pangan dan air bersih yang mudah.

"Itu langkah mitigasi, langkah pendek gitu untuk bisa diambil pemerintah dalam setidaknya sampai kalau prediksinya panas itu sampai awal 2024, maka itu juga harus dilakukan sampai awal 2024 sembari kemudian tadi, melakukan langkah tadi dengan mengevaluasi izin, tidak lagi menerbitkan izin-izin baru di wilayah-wilayah penting," Uli menandaskan.