KY soal Vonis Bebas Gazalba Saleh: Belum Inkrah, Masih Ada Upaya Hukum Formal Lain

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Yudisial (KY) buka suara soal putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang telah memvonis bebas Hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA) Gazalba Saleh (GS) dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Hakim nonaktif Mahkamah Agung (MA).

Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan, seorang hakim mempunyai kebebasan untuk memutus suatu perkara. Akan tetapi, tetap dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

"Catatan kita yang pertama tentu saya selalu mengatakan hakim memiliki kebebasan untuk memutus satu perkara, saya selalu katakan silakan. Tapi, kebebasan itu tentu dasarnya adalah ilmu pengetahuan hakim," kata Amzulian, dikutip Senin (7/8/2023).

"Kemudian sampai pada pendidikan agama si hakim, termasuk juga kapasitas dan integritas hakim. Kalau itu yang jadi dasar, maka silahkan putus, apapun putusan itu. Ini kalau kita bicara soal kemandirian hakim, tidak ada yang keberatan kalau itu dasar, bukan dasar yang lain," sambungnya.

Meski begitu, vonis ini pun disebutnya masih belum mempunyai hukum tetap atau inkrah. Sehingga, lembaga antirasuah pun mengajukan banding atas putusan tersebut.

"Saya yakin, kita semua tahu ini kan belum inkrah, masih ada upaya hukum formal lain. Saya yakin kalau enggak salah baca, KPK langsung banding, ini artinya belum punya kekuatan hukum tetap, kita masih menunggu itu," ujarnya.

Amzulian pun berjanji, pihaknya akan memantau terhadap proses selanjutnya yakni banding yang diajukan oleh KPK.

"Bagi KY tentu saja akan memantau terhadap proses berikutnya, terhadap proses yang sudah. Kalau ada laporan ya tentu kita akan tindak lanjuti, ke depan tentu kita akan memantau. Karena ada pemantauan kita," pungkasnya.