Walhi Desak Polri Jerat Perusahaan Pembalak Hutan Mangrove di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Mabes Polri turun tangan menindak perusahaan yang terlibat dalam pembalakan atau penebagan hutan mangrove (bakau) di sejumlah wilayah di Indonesia. Kayu-kayu bakau tersebut nantinya dibuat menjadi arang dan diekspor ke luar negeri.

Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian menyebut perusahaan tersebut harus menerima sanksi pidana. Tak hanya perusahaan, melainkan juga perorangan yang menerima keuntungan dari praktik tersebut harus dipidana.

"Jadi yang seharusnya juga mendapatkan sanksi pidana itu orang-orang bahkan korporasi yang memerima manfaat dari praktik jahat tersebut," ujar Uli dalam keterangannya, Senin (7/8/2023).

Uli berharap Polri maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak berhenti pada individu yang tertangkap saat melakukan pembalakan. Melainkan harus menjerat mereka yang menerima manfaat besar dari pembalakan ini.

"Menurut kami penting juga kemudian untuk dicek lebih jauh siapa penerima manfaat dari semua rantai penjualan itu, karena dia enggak mungkin berdiri sendiri. Jadi kalau ada orang melakukan pembalakan terus menjual mengekspor, ini enggak berdiri sendiri," katanya.

"Ini sama kaya kasus pertambangan liar atau pertambangan ilegal emas, meskipun warga yang melakukan penambangan emas tapi di belakang mereka ada backing, ada perusahaan yang kemudian menyediakan peralatan, ini juga perlu dicek di kasus mangrove," ucap Uli menambahkan.

Di sisi lain, kata Uli, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan proteksi dan monitoring yang lebih ketat di wilayah hutan mangrove. Menurutnya, KLHK bisa meningkatkan beberapa aktivitas monitoring untuk mengamankan wilayah mangrove.

"Bisa jadi cara efektif yang baik dengan cara bersama-sama masyarakat melindungi mangrove," ujar aktivis Walhi ini.