Polri Pastikan Harun Masiku Belum Ubah Status Kewarganegaraan

Sementara itu baru pada 30 Juni 2021 diterbitkan red notice untuk Harun setelah dinyatakan buron. Penerbitan itu dilakukan usai KPK melakukan kerja sama dengan Polri untuk misi pengejaran Harun Masiku.

"Red notice baru keluar 30 Juni 2021. Saya ulangi, pada tanggal 16 Januari 2020-17 Januari 2020 (keberadaan Harun). Pada saat itu Polri dalam hal ini Divhubinter cq interpol belum dimintai tolong oleh KPK," kata Krishna.

"Belum dikontak KPK untuk perburuan. Setelah itu kami dikontak (proses terbitkan red notice), kami mencari, berkoordinasi ketat dengan interpol pusat di Lyon Prancis. Dikeluarkan lah red notice dan red notice tersebut baru dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2021," tambahnya.

Alhasil saat ini, Krishna menyampaikan untuk pengejaran Harun. KPK telah bisa memantau informasi dan peringatan yang diinfokan oleh pihak interpol karena aksesnya telah diberikan.

"Pemantau keberadaan tapi kalau tersangka melintas, alert nya nyala, KPK bisa tau. Pada prinsipnya, alat ini digunakan untuk perlintasan jadi dimanapun tersangka melintas nanti KPK bisa tau tanpa perlu mengontak kami. Kami langsung kasih aksesnya," tuturnya.

Perjalanan kasus Harun Masiku bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan soal perkara ini pada 8 Januari 2020. Dengan menangkap delapan orang dan menetapkan empat sebagai tersangka.

Para tersangka itu ialah Harun Masiku, eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, dan kader PDIP Saeful Bahri.

Sementara saat OTT, Harun telah hilang dan tidak terdeteksi oleh Tim penyidik KPK. Adapun terakhir kali Harun terdeteksi berada di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), namun, sayangnya KPK gagal menangkapnya.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka