PPATK Ungkap Ada Pola Transaksi Aneh Saat Pemilu: Uang Ratusan Miliar Mengalir Justru di Masa Tenang

Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap ada pola transaksi aneh pada masa pemilu. Tingginya transaksi keuangan justru terjadi saat masa tenang atau setelah kampanye.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan anomali atau ketidakwajaran itu terpantau berdasarkan transaksi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Ivan mengatakan, keanehan sumber dana yang dipakai para kontestan pemilu saat masa kampanye, cenderung minim transaksi. Namun, saldo dalam RKDK akan habis sesaat memasuki minggu tenang.

"Saldo RKDK bisa habis saat minggu tenang, saat kampanye tidak dipakai. Pada saat minggu tenang flat, habis terus dipakai apa buat minggu tenang turun terus," kata Ivan dalam diskusi lewat kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Ia pun mempertanyakan penggunaan uang tersebut saat minggu tenang. "Kalau transaksi di masa kampanye oke buat sewa gedung, beli makan, beli kaus, bayar macam-macam itu di masa kampanye," kata dia. 

"Tapi kenapa RKDK ini banyak bergerak di minggu tenang. Kenapa banyak dia bergerak di minggu tenang," tambah Ivan.

Namun, Ivan tak menyampaikan transaksi anomali ini terjadi pada pemilu saat kapan. 

Banyak Penukaran Uang Pecahan Saat Masa Tenang

Setelah dilakukan penelusuran berdasarkan sampel dari 320 RKDK melibatkan 1.022 calon, ditemukan tingginya transaksi penukaran uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu ketika masa tenang.

"Nah teman-teman ini yang saya bilang voucher, di minggu tenang ada penukaran Rp113 M uang Rp50 ribu-an dan uang Rp100 ribu-an hanya dari satu calon (RKDK)," ungkapnya.

Dari sana, kata Ivan, PPATK menemukan adanya sumber dana dari luar RKDK yang mengalir selama masa kampanye. Sehingga, biaya kampanye yang besar kerap kali memakai dana dari luar RKDK.

"Ketemulah uang dari sumber-sumber lain, ada pelaku dari ilegal loging nyumbang sesuatu, ada pelaku narkotika, ada pelaku korupsi. Yang transaksi nyambung dengan transaksi si calon atau nomine si calon," kata dia.

"Makanya dalam beberapa kasus yang ditangani PPATK. Banyak operasi-operasi misalkan di sini di Madiun, di Jombang, Bangkalan dan beberapa wilayah itu. Transaksi itu terkait periode saat mereka masih mencalonkan diri," tambah dia.