Kementerian ATR Tekankan Komitmen Beri Kepastian Hukum untuk Masyarakat Hukum Adat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus berupaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari kekayaan bangsa.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dikumpulkan dalam wadah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni mengatakan, landasan konstitusional yang ada sejauh ini sudah sangat mencukupi untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Hanya saja, kata dia, peraturan turunan dan operasionalisasinya menimbulkan konflik kepentingan.

"Masalahnya justru ada di peraturan turunan dan operasionalisasinya banyak konflik interest yang kemudian nilai-nilai normatif yang tercantum secara konstitusional itu tidak bisa diimplementasikan," kata Raja Juli dikutip dari siaran persnya, Selasa (8/8/2023).

Ia menyampaikan Kementerian ATR/BPN untuk memperbaiki melalukan upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya, dengan merevisi Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

"Permen ini adalah satu bagian dari Kementerian ATR/BPN untuk mem-breakdown secara lebih detail bagaimana mengoperasionalisasikan ide-ide idealitas tadi menjadi konkret dalam realitas," jelasnya.